Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat Bisa Perlebar Kesenjangan Pendidikan

Doc: Istimewa

Ket. Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Airlangga (Unair), Agie Nugroho Soegiono.

JAKARTA - Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang merupakan program baru pemerintah di bidang pendidikan, justru dinilai bisa memperlebar kesenjangan pendidikan. Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Airlangga (Unair), Agie Nugroho Soegiono, mengatakan, kedua sekolah itu menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung mengakui bahwa disparitas pendidikan sangat lebar.

"Yang saya khawatirkan adalah, dengan adanya dua dikotomi ini akan semakin lebar signifikansi pendidikan yang diterima oleh masyarakat," ujar Agie, dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (24/4).

Dia menjelaskan, upaya pemerintah dengan membangun sekolah memerlukan anggaran yang sangat besar. Padahal instansi pendidikan telah tersedia dan harus juga jadi perhatian pemerintah.

Agie melanjutkan, ke depan, pemerintah mesti mempersempit disparitas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memperhatikan sekolah yang gedungnya tidak memadai atau guru yang kompetensinya harus meningkat lagi.

"Seharusnya pemerintah fokus ke upaya untuk menyamakan kualitas pendidikan," jelasnya.

Dia menyebut, ada program yang lebih dibutuhkan bagi masyarakat yang kurang mampu daripada membangun sekolah baru. Menurutnya, anggaran pembangunan sekolah bisa diprioritaskan untuk beasiswa anak-anak miskin

"Namun harus berbasis dengan data kemiskinan yang mutakhir," katanya.

Sebagai informasi, Sekolah Garuda didesain untuk diikuti oleh peserta yang unggul, sedangkan, untuk sekolah rakyat mungkin akan mengikutsertakan masyarakat yang selama ini belum memiliki akses pendidikan yang memadai. Penanggung jawab Sekolah Garuda yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sedangkan Sekolah Rakyat yaitu Kementerian Sosial (Kemensos).

Peta Jalan

Agie mengungkapkan, daripada membangun sekolah, pemerintah harusnya menyediakan peta jalan atau road map pendidikan. Menurutnya, fenomena ganti menteri ganti kurikulum membuat sektor pendidikan sulit berkembang.

"Semua mulai dari awal lagi. Ini merupakan catatan poin kritis, untuk mencari titik temu dari kurikulum yang sedang berjalan dan jangan sampai siswa sebagai bahan percobaan," ucapnya.

Dia menyinggung pendidikan yang hanya dilihat sebagai alat untuk kapitalisasi dan fokus ke industri. Tantangan lain adalah kehadiran AI yang mengancam peran guru dalam proses pembelajaran.

"Padahal seharusnya pendidikan itu membebaskan, dan tidak sebagai alat untuk melawan perbedaan kelas. Kita butuh roadmap yang bisa melakukan revitalisasi pendidikan, baik secara kurikulum maupun dari segi peningkatan kualitas guru," tuturnya.