DPRD Kota Malang: Promosi wisata redam dampak efisiensi ke perhotelan

Malang, Jawa Timur -- Komisi B DPRD Kota Malang, Jawa Timur mendorong optimalisasi promosi wisata sebagai solusi meredam dampak efisiensi anggaran di pemerintah ke sektor usaha perhotelan di wilayah setempat.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji di Kota Malang, Selasa mengatakan, pengenalan potensi wisata harus masif dilakukan untuk menarik wisatawan, sehingga pendapatan pihak hotel, khususnya dengan model convention tidak hanya bergantung agenda kepemerintahan.

"Wisata di sini sudah terbentuk, seperti Kayutangan, Kampung Warna Warni, dan lainnya itu lebih dipromosikan, harapannya untuk mengoptimalkan kunjungan wisata di luar pemerintahan," kata Bayu.

Menurut dia, memasifkan pemasaran sektor wisata merupakan bagian dari timbal balik kontribusi yang selama ini selalu diberikan oleh para pelaku usaha perhotelan.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, sepanjang 2024 pemkot setempat memperoleh sebanyak Rp56 miliar dari hasil pajak hotel.

Kemudian, hingga triwulan pertama 2025 besaran pajak hotel yang telah diterima oleh Pemkot Malang sebesar Rp14 miliar dengan rincian pendapatan dari sektor tersebut pada Januari Rp6 miliar, Februari Rp4,6 miliar, dan Maret Rp3,4 miliar.

"Teman-teman dari PHRI Kota Malang sudah memberikan kontribusi luar biasa, karena membayar pajak itu sudah konkret memberikan sumbangsih terhadap pembangunan kota ini," ucap dia.

Selain itu, dia meminta juga pemkot bisa merancang strategi yang sifatnya adalah jangka panjang dengan tetap menyesuaikan pada kebijakan dari pemerintah pusat.

"Misal tentang perizinan, kami sudah menyampaikan ini bukan hanya di DPM-PTSP, ada di DLH dan segala macam, sehingga bisa dipermudah," kata dia.

Sementara itu, Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki mengatakan, salah satu hal yang diharapkan oleh pihaknya adalah penguatan pada promosi pariwisata.

Sebab, kini pengelola hotel sudah tidak bisa bergantung kepada agenda pemerintah, tetapi memprioritaskan dengan menyasar masyarakat umum dan pihak swasta.

"Ini program promosi yang memang harus dipertajam lagi. Kemarin itu belum maksimal jalannya nah ini didorong harusnya," kata Agoes.

Apalagi, tren yang sedang marak adalah banyak komunitas menyelenggarakan agenda di Kota Malang, hal itu bisa menjadi peluang untuk disasar agenda promosi oleh pemkot.

Kendati demikian, Agoes memastikan PHRI akan senantiasa membantu pemerintah setempat dalam melaksanakan pemasaran pariwisata.

"Kami tertolong dengan momen Lebaran dimana okupansi bisa 80 persen tapi sekarang menjadi 30-40 persen. Lalu, per 1 April sudah ada hotel yang memberlakukan unpaid leave ke pegawai kasual," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap segera ada solusi dari pemerintah, sebab kebijakan efisiensi ini memiliki potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).