Cerdik, Demi Lolos dari Tarif Trump, Vietnam Siapkan Tindakan Keras dalam Perdagangan dengan Tiongkok

HANOI - Sumber terpercaya baru-baru ini menyebutkan, untuk menghindari tarif impor Amerika Serikat, Vietnam siap untuk menindak barang-barang Tiongkok yang dikirim ke Amerika Serikat melalui wilayahnya dan akan memperketat kontrol terhadap ekspor sensitif ke Tiongkok. 

Dikutip dari The Business Standart, tawaran tersebut muncul saat pejabat senior AS, termasuk penasihat perdagangan Gedung Putih yang berpengaruh Peter Navarro, menyuarakan kekhawatiran tentang barang-barang Tiongkok yang dikirim ke Amerika dengan label "Made in Vietnam" yang dikenakan bea masuk yang lebih rendah.

Vietnam selama berminggu-minggu menawarkan pemanis yang diharapkan dapat membujuk pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk bersikap lunak terhadap surplus perdagangannya yang besar dengan Amerika. Sebaliknya, Vietnam justru dikenai tarif sebesar 46 persen sebagai bagian dari serangan "Hari Pembebasan" Trump.

 Sementara tarif telah ditangguhkan selama 90 hari, kedua negara sepakat untuk memulai perundingan setelah wakil perdana menteri Vietnam bertemu dengan Perwakilan Dagang AS pada hari Rabu.

Vietnam yang bergantung pada ekspor berharap agar bea masuk dikurangi ke kisaran 22 persen hingga 28 persen, jika tidak lebih rendah, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.

Salah satu dari mereka mengatakan bahwa pejabat AS telah mengisyaratkan kisaran tersebut mungkin terjadi, selama pertemuan bilateral pada bulan Maret.

Dalam mengumumkan dimulainya perundingan perdagangan dengan AS pada hari Kamis (10/4), pemerintah Vietnam mengatakan di portal resminya bahwa mereka akan menindak "penipuan perdagangan." Mereka tidak memberikan rinciannya.

Sejak masa jabatan pertama Trump, banyak perusahaan multinasional telah menerapkan kebijakan "China plus one" dengan mendirikan pabrik di Vietnam untuk mengurangi paparan terhadap Beijing.

Negara Asia Tenggara itu berada dalam posisi sulit karena berupaya mempertahankan perdagangan dengan AS, yang merupakan pasar ekspor terbesar sekaligus mitra keamanannya. Pada saat yang sama, Hanoi tidak ingin memusuhi Tiongkok, yang merupakan sumber investasi utama sekaligus tetangga yang berselisih dengannya soal batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan.

Kantor Pemerintah Vietnam, sebuah badan yang mengoordinasikan antarkementeriannya, mengadakan pertemuan darurat dengan para pakar perdagangan pemerintah pada tanggal 3 April, beberapa jam setelah Trump mengumumkan tarif. Tujuannya adalah untuk mengatasi kekhawatiran Washington atas dugaan pencurian kekayaan intelektual dan penyalahgunaan transhipment, menurut seseorang yang diberi pengarahan tentang pertemuan tersebut.

Pada pertemuan tersebut, kementerian perdagangan dan pejabat bea cukai diminta untuk memperketat kontrol dan diberi waktu dua minggu untuk menyusun rencana untuk memberantas transhipment ilegal. Batas waktu dapat diperpanjang hingga akhir April, kata orang tersebut, seraya menambahkan bahwa Hanoi ingin berhati-hati agar tidak memprovokasi Tiongkok.

Pengangkutan ulang ilegal mengacu pada satu negara yang mengirim barang ke negara yang menghadapi tarif lebih rendah dari negara ketiga, yang mana produk tersebut diekspor kembali tanpa memberikan nilai tambah.

Banyak barang yang diekspor Vietnam ke Barat memiliki bahan baku buatan Tiongkok, dan perusahaan Tiongkok juga telah mendirikan pabrik di negara tersebut untuk melayani pelanggan AS.

Dalam banyak kasus, pekerja Vietnam memproses barang, yang kemudian secara sah dikirim ke AS dengan label "Buatan Vietnam".