Warga Bantargebang Minta Uang Bau Naik, Lingkungan TPST Dipulihkan

Oleh Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

TPST Bantargebang merupakan pembuangan sampah terbesar di Indonesia dan Asean yang dioperasikan sejak 1989-an memendam persoalan besar. Timbulan sampah mencapai 55 juta ton dan bertambah 7.500 sampai 8.000 ton per hari. Sangat besar dan sulit ditangani.

Berapa besar timbulan sampah yang mampu diolah setiap harinya? TPST Bantargebang memang memiliki beberapa plant pengolahan sampah, seperti insinerator /PLTSa Merah Putih, RDF, dan penangkapan gas-gas sampah (power house).

Berdasar perkiraan sekitar 15-20 persen sampah yang mampu diolah tiap hari. Artinya, 80-85 persen sampah masih dibuang di zona aktif. Teknologi pengolahan sampah yang ada tidak mampu menangani sampah secara signifikan.

Akibatnya, hampir tiap hari truk-truk sampah antre di jalan-jalan operasional TPST. Apalagi saat musim hujan, sebagian besar truk sampah mengucurkan air lindi di sepanjang jalan. Jalan menjadi lincin dan bau.

Leachate dari gunung-gunung sampah dan truk-truk tersebut mengalir ke jalan, saluran air dan kali Ciketing. Sementara IPAS yang ada tidak mampu mengolah air lindi. Dampaknya pencemaran lingkungan semakin besar dan massif. Juga, kesehatan masyarakat sedang dipertaruhkan. Jika di-rontgen anak-anak kecil terkena penyakit flek, kata penduduk lokal.

Pencemaran lingkungan itu perlahan memberi dampak buruk yang semakin nyata dan kuat, mengakibatkan penyakit, kematian dan jatuh korban. Pencemaran sifatnya akumulatif, dan jadi bom waktu pada suatu hari nanti, tragedi kemanusiaan dan lingkungan. Gunung-gunung sampah suatu saat akan longsor dan leachate-nya mengalir ke kali.

Sementara itu, gunung-gunung sampah di TPST sudah jarang di-cover soil. Apakah tidak ada anggaran untuk cover-soil? Lima atau tujuh tahun ke belakang, tumpuk-tumpukan sampah ditata rapi dan di-cover soil (tanah merah). Gunung-gunung sampah tampak rapi, dan gas-gas sampah ditangkap dan disalurkan ke turbin-turbin power house. Sekarang, kondisinya lebih buruk, tampaknya tidak ada atau jarang ada cover-soil. Model semi-open dumping?!

Warga sekitar resah dan was-was terhadap masa depan lingkungan hidup di TPST Bantargebang dan sekitar. Mereka mempertanyakan, bisa tidak DKI mengolah sampah di Bantargebang? Sepertinya, sudah kewalahan?!

Warga Minta Uang Bau Naik

Warga sekitar dengan hiruk pikuknya sudah menerima keberadaan TPST dan berbagai proyek yang nilainya ratusan miliar hingga trilunan rupiah dikucurkan ke sini. TPST Bantargebang satu-satunya solusi terbesar penampung sampah DKI Jakarta. Semestinya, DKI memperhatikan masa depan lingkungan dan kesehatan warga sekitar TPST Bantargebang.

Hak-hak warga sekitar sudah dilindungi UUD 1945 Pasal 28 H, UU No. 37/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan perundangan terkait. Bahwa, warga/masyarakat mempunyak hak-hak hidup di lingkungan yang sehat dan baik serta berkelanjutan. Warga yang tercemar atau menjadi korban adanya tempat pengolahan akhir sampah harus mendapatkan kompensasi.

Warga di wilayah Kecamatan Bantargebang, terutama Kelurahan Sumurbatu, Ciketingudik dan Cikiwul meminta agar uang bau dinaikkan, karena berbagai harga kebutuhan pokok sehari-hari telah naik. Saat ini warga mendapat uang bau sebesar Rp 400.000/KK/bulan. Uang tersebut diterima tiga bulan sekali, totalnya Rp 1.200.000 melalui Bank BJB.

Permintaan agar uang bau naik dua tahun lalu ditolak atau tidak diakomodasi, Pemprov DKI beralasan karena pandemi Covid-19. Saat ini waktunya sudah berbeda dan kondisi sudah normal, dengan harga-harga kebutuhan pokok terus naik. APBD DKI cukup besar dan mampu memenuhi permintaan warga sekitar TPST Bantargebang.