Mengapa Inisatif Lokal Mandek dan Daerah Sulit Mandiri dalam Tata Kelola Iklim?

Doc: TheConversation/Shutterstock

Ket. Deretan panel surya di antara ladang hijau.

Fikri Muhammad, Climateworks Centre dan Jannata (Egi) Giwangkara, Climateworks Centre

Tata kelola iklim global kini telah bergeser dari pendekatan top-down ke bottom-up, yang menekankan demokratisasi kebijakan dan lebih melibatkan daerah serta aktor nonpemerintah. Pendekatan ini memberi ruang bagi setiap daerah untuk menyesuaikan kebijakan iklim dengan kondisi spesifik mereka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas, efisiensi, dan legitimasi dalam merespons krisis iklim.

Namun, penelitian kami (masih dalam proses publikasi) mengindikasikan bahwa Indonesia justru berjalan ke arah sebaliknya. Inisiatif bottom-up mandek karena otoritas iklim yang masih terpusat, sementara kapasitas dan insentif di tingkat daerah terbatas.

Sistem desentralisasi memang sudah diterapkan sejak reformasi 1998 dan telah menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5% per tahun. Sayangnya, perkembangan tersebut tidak diiringi dengan penurunan signifikan emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor industri. Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan struktural dalam tata kelola iklim di tingkat daerah.

Lika-liku implementasi inisiatif iklim di daerah

Inisiatif iklim di tingkat daerah menghadapi dua tantangan utama: kewenangan yang masih terpusat serta minimnya kapasitas dan insentif lokal.

1. Kewenangan yang terpusat

Tata kelola sektor energi dan kehutanan—dua sektor dengan emisi tertinggi—saat ini masih sangat sentralistik.  

Di sektor energi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) mengamanatkan bahwa perencanaan energi nasional ditetapkan melalui melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Meski pemerintah daerah dapat terlibat dalam penyusunannya, keputusan strategis tetap berada di pemerintah pusat.

Setiap daerah memiliki Rencana Umum Energi Daerah (RUED), tetapi pengelolaan energi daerah tetap bergantung pada kebijakan dan program pemerintah pusat, termasuk yang dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Pertamina. Akibatnya, daerah tidak sepenuhnya memiliki kendali atas pengembangan energinya sendiri.

Sektor kehutanan menghadapi kondisi serupa. Pengelolaan hutan dikendalikan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pemerintah daerah dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, namun keputusan akhir tetap di tangan pusat.  Bahkan, perubahan fungsi kawasan hutan juga harus mendapat restu dari pemerintah pusat, meskipun usulannya bisa datang dari daerah atau swasta.

Belakangan, kewenangan daerah justru semakin dipersempit dengan adanya resentralisasi atau peralihan kewenangan dari daerah ke pusat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menarik wewewang atas sektor kehutanan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan pusat. Hal serupa terjadi dalam revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menarik kembali kewenangan pertambangan dari daerah ke pusat.

2. Kapasitas dan insentif lokal yang terbatas

Selain kewenangan yang terbatas, daerah juga menghadapi tantangan dalam hal kapabilitas teknis dan kapasitas anggaran untuk mengembangkan inisiatif iklim.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pemerintah daerah kekurangan tenaga ahli dan alokasi anggaran dalam menyusun program perubahan iklim yang konkret. Alhasil, program tingkat daerah cenderung stagnan dan minim inovasi.

Keterbatasan sumber pendanaan juga menjadi tantangan besar lainnya. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, ruang gerak mereka untuk meningkatkan pendapatan sangat terbatas. Sumber pajak utama, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sepenuhnya menjadi ranah Kementerian Keuangan.

Padahal, proyek-proyek mitigasi iklim, seperti pengembangan sistem transportasi publik rendah karbon, sistem pengelolaan sampah, dan transisi energi bersih membutuhkan pendanaan yang besar. Karena itu, pemerintah daerah sangat bergantung pada alokasi dana dari pusat seperti transfer daerah. Pada akhirnya, ketika pemerintah pusat memangkas anggaran—seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini—kebijakan iklim di daerah pun ikut terdampak.

Di sisi lain, banyak daerah yang masih bergantung pada sektor pertambangan sebagai sumber pendapatan utama. Ketergantungan ini membuat pemerintah daerah cenderung enggan untuk beralih ke sistem ekonomi rendah karbon.

Tanpa perencanaan yang matang, transisi bisa berisiko terhadap ekonomi lokal, termasuk potensi kehilangan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, memastikan transisi yang adil dan berkelanjutan menjadi tantangan sistemik dalam kebijakan iklim daerah.

Strategi menuju desentralisasi iklim

Agar dapat mengelola kebijakan dan program iklim secara mandiri, pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas dan kewenangan yang memadai.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu menyelaraskan tugas, tanggung jawab, dan batas kewenangan daerah agar sentralisasi dan desentralisasi dapat berjalan beriringan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Peran organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi menjadi krusial dalam mendukung desentralisasi iklim. Mereka dapat  memainkan berbagai peran strategis, seperti memberikan pelatihan bagi perangkat organisasi pemerintah daerah, mendorong regulasi yang mengedepankan inisiatif lokal, serta memperkuat kolaborasi antaraktor. Selain itu, mereka juga bisa menjadi jembatan antara komunitas lokal, pemerintah daerah, kementerian terkait, serta mitra pembangunan dan donor internasional untuk membangun kepemimpinan iklim yang lebih kuat.

Narasi tentang co-benefit (manfaat tambahan) juga perlu digaungkan agar inisiatif dan kebijakan iklim pusat lebih relevan dengan isu sosial-ekonomi di tingkat daerah. Pendekatan ini penting terutama bagi daerah yang masih bergantung pada ekonomi berbasis karbon, sehingga transisi menuju ekonomi nol bersih (net zero economy) dapat dilakukan secara lebih inklusif dan berkeadilan.

Tantangan dalam desentralisasi iklim memang besar, namun kepemimpinan daerah yang kuat dapat menjadi kunci dalam mendorong inisiatif iklim berbasis lokal.

Dengan dimulainya pemerintahan daerah yang baru hasil dari Pilkada Serentak 2024, tahun ini menjadi momentum strategis untuk mengarusutamakan desentralisasi tata kelola iklim dan memperkuat peran daerah dalam menghadapi krisis iklim.

Fikri Muhammad, Senior Analyst (Economics and Governance), Climateworks Centre dan Jannata (Egi) Giwangkara, Program Impact Manager - Energy & Industry, Climateworks Centre

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.