Pemprov Masih Bahas Angkutan Gratis 15 Golongan

=JAKARTA – Meski sudah lama diisukan bahwa 15 golongan warga Jakarta akan digratiskan untuk naik angkutan umum, hingga kini masalah tersebut masih terus dimatangkan. Tidak jelas di mana kendalanya, sehingga pembahasan tidak kelar-kelar.

Ini merupakan bagian dari program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno. “Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Selasa.

Warga yang nantinya bisa naik kendaraan umum di Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta JakLingko secara gratis antara lain lansia, penyandang disabilitas dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal tersebut pernah mereka sampaikan dalam kampanye November 2024 guna mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok tertentu.

Lalu, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat dapat ditekan. Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

“Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum di Jakarta,” ujar Rano. Sementara itu, Pemprov telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan gratis naik Transjakarta.

Sebanyak 15 golongan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov dan pensiunannya, tenaga kontrak Pemprov, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai UMP melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Selanjutnya, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta anggota TNI dan Polri.

Ada juga Veteran, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Sepekan Sekali

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karnoberencana naik angkutan atau kendaraan umum dari rumah menuju Balaikota Jakarta sepekan sekali. “Mungkin sepekan sekali saya akan naik kendaraan umum, terutama MRT. Tidak mungkin setiap hari naik kendaraan umum karena di tengah perjalanan saya suka mampir-mampir,” jelas Rano.

Dia menyatakan, rumah dinasnya belum rampung sehingga masih menempati hunian pribadi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Kalaupun nanti menggunakan kendaraan umum, Doel memilih naik MRT dari Stasiun Lebak Bulus, lalu turun di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI.

“Saya jauh lebih nyaman ke kantor naik MRT dari Lebak Bulus dan turun di HI,” ujar dia. Di HI dia akan dijemput kendaraan. Rano menambahkan, transportasi umum Jakarta sekarang jauh lebih baik. Apalagi sudah ada Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan Transjakarta.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno berpendapat, angkutan umum Jakarta sudah memberikan pelayanan dengan cakupan 89,5 persen wilayah Jakarta. Ini sudah setara dengan kota-kota negara maju.

Maka, sebagai percontohan nasional, kendaraan pribadi Jakarta menggunakan BBM nonsubsidi, dilarang menggunakan BBM subsidi. “Ini agar semakin banyak warga Jakarta beralih menggunakan angkutan umum,” katanya.