Jangan Terbuai, PDB Tinggi Tidak Menjamin Kesejahteraan Penduduk Meningkat

JAKARTA - Pemerintah diminta jangan mudah terbuai dan puas dengan data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024 yang sudah mencapai 4,7 triliun dollar Amerika Serikat (AS) melampaui Perancis dengan PDB 4,36 triliun dollar AS dan Inggris dengan PDB 4,28 triliun dollar AS. 

Sebab pencapaian tersebut lebih dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak, bukan karena produktivitas yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2) berdasarkan data peringkat ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF) itu, Indonesia saat ini menempati posisi delapan di dunia dari segi PDB, sehingga memainkan peran penting di belahan bumi bagian selatan.

Selain itu, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,03 persen pada 2024 terbilang stabil dibandingkan dengan negara lain seperti AS, Tiongkok, Brasil, hingga negara kawasan ASEAN.

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menyampaikan proyeksi PDB per kapita Indonesia mencapai 30.300 dollar AS pada 2045.

Proyeksi itu meningkat signifikan dibandingkan PDB per kapita Indonesia pada 2023 lalu sebesar 4.870 dollar AS.

“Seiring ekspansi ekonomi, pertumbuhan populasi juga akan terus berlanjut dengan jumlah penduduk diproyeksikan akan mencapai 324 juta jiwa pada 2045,” kata Thomas, dalam Indonesia Data and Economic Conference 2025 di Jakarta, Selasa.

Dia juga menyebut kelas menengah diproyeksikan akan meningkat dari 17 persen pada 2023 menjadi 70 persen pada 2045.

Menanggapi data tersebut, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, PDB memang merupakan salah satu variabel ekonomi yang penting dalam suatu perekonomian, namun jangan juga terlalu terpaku pada PDB.

“Harus diakui bahwa PDB yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan penduduk suatu negara juga tinggi,”tegas Suhartoko.

Menurut Suhartoko, ukuran yang paling penting adalah pendapatan per kapita yang tinggi harus disertai pemerataan pendapatan. Selain PDB, perlu juga diperhatikan bagaimana ukuran kesejahteraan yang lain misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, tingkat pengangguran, indeks korupsi dan sistem pemerintahan.

Indikator lainnya jelasnya adalah melihat praktik politik serta demokrasi yang jujur dan transparan serta berbagai indikator kesejahteraan penduduk lainnya.

“Sistem pemerintahan yang bersih juga menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat,”tandas Suhartoko.

Beralih ke Inovasi dan Teknologi

Dari Yogyakarta, pengamat ekonomi STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan pencapaian PDB saat ini tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.