Kemenperin Minta Aparat Beri Kepastian Hukum Investasi di Indonesia

Jakarta – Isu keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menghambat investasi kembali mencuat dan menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah investor mengeluhkan adanya praktik pemerasan, pungutan liar, dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman serta ormas terhadap proyek-proyek bisnis yang sedang berjalan maupun yang baru akan dimulai.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut, perlu adanya diskusi lebih lanjut dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) di sekitar kawasan industri.

“Kalau saya lihatnya perlu ada ini (diskusi) saja, community diskusi yang lebih baik. Kan yang penting dengan investasi ini masuk ini, kan kalau semua lancar, semuanya damai, dan itu kan juga menciptakan lapangan pekerja di situ,” kata Rosan, di Jakarta, Selasa (11/2).

Seperti dikutip dari Antara, Rosan menuturkan dengan adanya investasi yang masuk ke suatu daerah akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Pendapat senada disampaikan, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif. Ia mengatakan Kemenperin banyak menerima laporan aktivitas ormas yang diduga menghambat investasi manufaktur.

"Kemenperin sudah mengupayakan beberapa industri strategis masuk dalam kategori obyek vital yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian," ujar Febri pada Senin (10/2).

Menurut Febri, kepastian hukum sangat penting agar biaya investasi tidak semakin besar akibat adanya dugaan pungli dalam pendirian pabrik.

"Karena pungli di dalam pembangunan pabrik baru itu bisa meningkatkan biaya investasi lebih tinggi," kata Febri.

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme ormas.

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar,, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus menunjukkan bagaimana keterlibatan ormas dalam proyek investasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan iklim usaha yang kurang kondusif. Beberapa di antaranya melibatkan aksi unjuk rasa, tekanan terhadap investor, hingga dugaan pungutan yang membebani dunia usaha. Hal ini berisiko mengurangi minat investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Tindak Tegas

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta semua pihak untuk menjaga iklim investasi di Jawa Barat tetap kondusif, termasuk di kawasan industri Bekasi dan Karawang.

“Kita jaga bersama, agar investor tetap berinvestasi di sini, kalau bisa bertambah terus. Jadi kita jaga iklimnya tetap kondusif,” kata Bey dalam keterangan di Bandung, Selasa, seperti dikutip Antara. Bey mengungkapkan hal itu sehubungan dengan adanya keluhan dari industri terhadap aksi sekelompok ormas, Bey meminta agar aksi yang mengganggu operasional pabrik tersebut dihentikan.