Percepat Swasembada Pangan, Wamentan Sebut HPP Gabah Rp6.500/Kg Komitmen Presiden Sejahterakan Petani

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan petani.

“Swasembada itu adalah prioritas dari Presiden yang harus mampu kita penuhi. Artinya stok nasional harus cukup dan petaninya juga wajib sejahtera. Oleh karena itu, Presiden sudah memutuskan HPP nya Rp6.500 dan Bulog ditargetkan 3 juta,” kata Wamentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin (10/2).

Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perum Bulog, menegaskan bahwa pembelian gabah sesuai dengan HPP merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat swasembada pangan di Indonesia.

“Saya kira swasembada ini komitmen yang meyakinkan dari Bapak Presiden kita, bahwa programnya sudah jelas, visinya juga sudah jelas tinggal pelaksanaannya saja yang harus kita jaga seperti harga gabah tidak boleh turun dari HPP. Semua sudah diberikan tinggal pelaksanaan yang kita tunggu,” ujar Wamentan.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram. Keputusan ini berlaku sejak 15 Januari 2025, baik untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan serapan gabah sesuai dengan HPP sangat penting dilakukan oleh Bulog untuk memastikan stok pangan nasional tercukupi dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa swasembada pangan merupakan prioritas utama Presiden Prabowo yang harus segera dipenuhi.

Menurut dia, kebijakan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani secara perlahan namun pasti. Sehingga, lanjutnya, Indonesia dapat memutus ketergantungan pada impor pangan yang selama ini cukup besar.

“Tujuannya adalah harga pembelian gabah di tingkat petani bisa kita jaga sehingga NTP (nilai tukar petani) juga meningkat. Jadi negara hadir langsung bersentuhan dengan petani," kata Sudaryono.