Komitmen RI Capai Target Pengurangan Emisi Karbon

Jakarta – Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam upaya mengurangi emisi karbon guna menghadapi tantangan perubahan iklim global. Sebagai salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi yang ambisius dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contributions (E-NDC).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah dalam mencapai target tersebut, sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Paris.

“Kementerian ESDM tetap menjaga komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam mencapai target E-NDC tahun 2030 dan juga Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat Kick Off Indonesia Energy Transition Facility di Jakarta, Rabu (5/2).

Seperti dikutip dari Antara, komitmen tersebut tertuang pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah disepakati bersama dengan DPR pada Senin (3/2) lalu.

Dadan mencatat realisasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi pada 2024 mencapai 147,61 juta ton CO2 ekuivalen atau melebih target yang ditetapkan sebesar 142 juta ton CO2 ekuivalen.

“Jadi kami berada di jalur yang tepat pada program pengurangan emisi. Pengembangan kelistrikan periode 2025-2034 direncanakan pembangunan tenaga listrik dengan kapasitas sebesar 71 gigawatt ini sebagaimana yang disampaikan juga pada saat UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) tahun lalu,” ucapnya.

Lebih lanjut Dadan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang sejalan dengan komitmen global terhadap penurunan emisi dan penggunaan energi terbarukan.

“Sekarang banyak pihak menilai da program peningkatan lifting, ada program net zero emission, ada program EBT, semuanya itu sejalan dalam konteks bagaimana kita meningkatkan swasembada energi dengan tetap bahwa pertimbangan-pertimbangan keberlanjutan menjadi prioritas dalam pengembangannya,” ujar dia.

Perubahan Iklim

Pendapat senada disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq. Hanif mengatakan Indonesia tetap melakukan upaya untuk menangani perubahan iklim sesuai dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan internasional.    

Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, Menteri LH/Kepala BPLH menyatakan komitmen Indonesia mengambil langkah mengatasi isu iklim meski Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah menarik diri dari Perjanjian Paris.

Merujuk kepada pernyataan Presiden Prabowo dalam KTT G20 di Brazil pada November 2024, Hanif mengatakan pihaknya berkomitmen mengambil langkah-langkah menghadapi isu iklim dalam upaya menekan kenaikan suhu Bumi.

"Sehingga ini komitmen akhir yang disampaikan Pak Presiden sampai hari ini, sehingga kemudian pada saat dikontribusi dengan Presiden Trump yang keluar dari Paris Agreement, kita masih memegang pada arahan pidato Pak Presiden secara resmi di dalam G20 di Brazil," kata Hanif.

Hal itu akan diwujudkan dalam program yang diusung KLH/BPLH pada 2025 merujuk kepada Asta Cita yaitu mendorong kemandirian dalam hal air dan ekonomi hijau, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam serta pembangunan yang berketahanan iklim.