Di Depan Pelaku Industri di WEF, Menteri Rosan Sampaikan Ini

JAKARTA - Pemerintah mendorong kawasan industri di Indonesia dirancang untuk mewujudkan karbon bersih atau nol emisi karbon atau Net Zero Emissions (NZE).

Hal itu dikatakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam sesi panel di World Economic Forum (WEF) bertajuk Industrial Clusters as Energy Pioneers pada 22 Januari lalu di Davos, Swiss yang melaporkan capaian Indonesia dalam mendorong penggunaan energi bersih .

"Kami terus mendorong perusahaan, baik lokal maupun asing, untuk menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek yang mereka jalankan,” kata Menteri Rosan dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (27/1).

Dalam diskusi dengan format gelar wicara tersebut, Rosan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki beberapa klaster industri yang terintegrasi, yang salah satunya mengonsumsi sekitar 4,5 gigawatt (GW) energi. Pihaknya juga berencana melakukan perluasan dengan menambah pasokan 2,5 GW energi hijau.

"Target kami adalah memastikan seluruh kebutuhan energi sebesar 6,6 GW di klaster ini menggunakan energi bersih,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya pendekatan berbasis klaster industri untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Disampaikannya, Indonesia telah meluncurkan klaster industri dengan target emisi nol. Salah satu contohnya adalah klaster industri terkait nikel yang seluruh rantai pasok, mulai dari produksi nikel hingga daur ulang baterai kendaraan listrik terintegrasi dalam satu lokasi.

Hal itu dilakukan mengingat potensi Indonesia dalam energi terbarukan sangat besar, meliputi tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan gelombang laut, dengan total potensi mencapai 3.700 GW.

“Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, khususnya di Jawa dan Sumatra, namun yang telah terpasang saat ini baru kurang dari 1 persen. Ini menunjukkan peluang besar yang masih bisa digarap,” kata dia pula.

"Smart Factory"

Pada kesempatan lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama International Economic Affairs Bureau, Ministry of Economy and Finance (MOEF) Korea Selatan meneken kerja sama penerapan fasilitas produksi cerdas (smart factory). Hal itu sebagai bentuk implementasi industri 4.0, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perindustrian.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi di Jakarta, Minggu (27/1), mengatakan kolaborasi ini merupakan upaya pihaknya untuk memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing secara global.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI) Kemenperin, Priyadi Arie Nugroho yang bertindak sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia menyampaikan keyakinannya terhadap penerapan konsep smart factory yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar global.

Sementara itu, perwakilan MOEF Korea Selatan Choi Dong Il, mengatakan inisiatif kerja sama yang dipilih oleh Kemenperin untuk tahun 2025 ini dapat meningkatkan daya saing sektor manufaktur Indonesia.