Pemerintah Desak Perbankan Ikut Biayai Proyek Hilirisasi

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan perbankan dan lembaga keuangan nonbank harus turut serta membiayai proyek investasi hilirisasi di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Perbankan kita, lembaga-lembaga keuangan nonbank, harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1).

Bahlil menyampaikan pemerintah berupaya untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan proyek hilirisasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), seperti pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau nonperbankan.

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil mengharuskan lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk turut serta membiayai proyek investasi.

“Semuanya (BUMN maupun swasta). Selama mau beroperasi di Republik Indonesia, dia ikut aturan main di Republik Indonesia,” ucap dia.

Dengan sumber-sumber pembiayaan tersebut, Bahlil berharap APBN dapat difokuskan pada program-program lain, seperti makan bergizi gratis, urusan kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan pemberian keringanan berupa bunga yang lebih rendah untuk proyek hilirisasi, Bahlil menyampaikan internal rate of return (IRR) untuk hilirisasi tergolong bagus, sehingga dapat menarik pihak swasta untuk turut membiayai proyek hilirisasi.

IRR adalah metode untuk mengukur suatu aset, apakah aset tersebut akan mengalami peningkatan atau tidak.

Nilai IRR yang besar mengindikasikan bahwa proyek atau investasi tersebut akan menguntungkan jika dilanjutkan.

“Rata-rata di atas 11–12 persen. Kalau 11–12 persen IRR-nya, saya pikir nggak perlu ada intervensi bunga yang lebih rendah untuk proyek-proyek hilirisasi,” ucap dia.

Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat (3/1), menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.