Program Food Estate yang Harmonis dengan Lingkungan dan Masyarakat Adat, Bagaimana Caranya?

Saya menganggap adaptasi hasil penelitian kami dalam pengembangan kawasan pertanian di Merauke tidak terlalu sulit, asalkan ada kemauan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Tujuannya agar program lumbung pangan tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, keberlanjutan ruang-ruang adat.

Keuntungan utama dari pengembangan model harmonisasi ruang ini adalah lahan perburuan, lahan pertanian dan budaya masyarakat adat di sekitar kawasan lumbung pangan di Merauke tidak terlalu terganggu. Artinya, lahan-lahan yang diprioritaskan untuk pertanian adalah hasil negosiasi dengan masyarakat adat.

Adapun lahan ini, berdasarkan pengamatan saya selama ini, merupakan lahan-lahan yang non-utama dari masyarakat adat—biasanya terletak di perbatasan dan bekas objek sengketa antarkawasan adat.

Pertimbangan keberagaman hayati dalam food estate juga mendukung pemenuhan komitmen Indonesia untuk memperluas kawasan konservasi setidaknya 30% dari total luas wilayah pada 2030. Menurut saya, kawasan konservasi ini juga dapat beririsan dengan ruang-ruang yang dikelola masyarakat adat.

Untuk memberdayakan masyarakat adat, pemerintah dapat mempertimbangkan pembagian sebagian hasil keuntungan lumbung pangan untuk modal pengelolaan tanah ulayat yang berkelanjutan (misalnya pemanfaatan madu, buah, akar, dan sebagainya).

Artinya, kalau kita menginginkan lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya seluas 1,6 juga ha, maka kawasan yang diharmonisasikan sebaiknya lebih luas lagi. Bahkan, perencanaan ini perlu ruang satu kabupaten ataupun daerah di sekitarnya yang juga menjadi lokasi lumbung pangan.

Perencanaan serupa pernah saya lakukan bersama tim—termasuk lembaga masyarakat sipil nasional serta lokal—untuk membantu kinerja Pemerintah Papua (dulu Irian Jaya) pada 1997.

Oleh karena itu, pemerintah juga perlu menyelaraskan model perencanaan lumbung pangan tersebut dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di Merauke maupun Tanah Papua. Harapannya, program pemerintah dapat berjalan selaras dengan rencana pengembangan di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Jatna Supriatna, Professor of Conservation Biology, Universitas Indonesia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.