DK PBB Gelar Pertemuan Darurat, Bahas Situasi di Suriah

PBB - Anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (9/12) membahas situasi yang tidak menentu di Suriah setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad, memilih untuk diam dan menunggu perkembangan lebih lanjut, menurut para duta besar yang menghadiri pertemuan tertutup tersebut.

"Dewan, menurut saya, kurang lebih bersatu dalam hal perlunya menjaga keutuhan wilayah dan persatuan Suriah, memastikan perlindungan warga sipil, dan memastikan bantuan kemanusiaan segera datang," kata Duta Besar Russia untuk PBB Vassili Nebenzia kepada wartawan setelah pertemuan darurat yang diminta oleh Moskow.

Russia adalah sekutu utama Assad, yang digulingkan oleh pemberontak yang dipimpin kelompok Islamis selama akhir pekan setelah serangan yang singkat dan mengejutkan.

"Tapi lihat, semua orang terkejut dengan kejadian ini, semua orang, termasuk anggota dewan. Jadi kita harus menunggu," untuk melihat bagaimana situasi akan berkembang, katanya.

Wakil Duta Besar AS Robert Wood menyebutnya "situasi yang sangat cair."

"Tidak seorang pun menduga pasukan Suriah akan runtuh seperti rumah kartu," lanjutnya.

"Seperti yang disampaikan banyak orang dalam konsultasi... situasinya sangat cair dan kemungkinan akan berubah setiap hari untuk sementara waktu," kata Woods.

Namun, Woods mencatat bahwa "hampir semua orang berbicara tentang perlunya kedaulatan Suriah, integritas teritorial, kemerdekaannya dihormati, dan kekhawatiran tentang situasi kemanusiaan," yang menunjukkan bahwa dewan sedang menyusun pernyataan bersama.

"Tujuannya adalah agar dewan berbicara dengan satu suara mengenai situasi di Suriah," katanya.

Ketika ditanya tentang kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin koalisi pemberontak yang menggulingkan Assad, dan apakah kelompok itu akan dihapus dari daftar sanksi PBB, Nebenzia dan Wood mengatakan dewan belum membahas topik tersebut.

Sejak perang saudara Suriah pertama kali meletus pada tahun 2011, DK PBB sebagian besar lumpuh dalam memberikan tanggapan, sementara Russia secara konsisten menggunakan hak vetonya untuk melindungi pemerintahan Assad.