Akses Judi “Online” di Platform Digital Harus Ditutup

Iklan judi online di media sosial sejauh ini masih banyak sehingga masyarakat mudah mengaksesnya. Untuk itu, sangat penting pemerintah menutup akses judi online di platform digital.

Penanganan judi “online” lMenteri Koordinator Pembangunan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan keterangan usai mengadakan pertemuan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (28/11). Pertemuan membahas penganganan judi online yang memiliki dampak sosial bagi masyarakat, serta kontribusi judi online dalam menciptakan kemiskinan baru.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan akan pentingnya menutup akses judi online di platform digital. Menurutnya, iklan judi online masih banyak di media sosial sehingga masyarakat masih mudah mengaksesnya.

“Kami harap moderasi konten bisa diperketat,” ujar Muhaimin, usai berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Jakarta, Kamis (28/11).

Dia menjelaskan, kecenderungan dari judi online adalah penipuan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat hanya terlena akan keuntungan padahal mereka akan pasti mengalami kerugian sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan baru.

“Hari ini saya beserta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, membahas khusus soal bencana sosial yang sedang kita hadapi, yaitu judi online. Kita tahu persis, pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online,” kata Muhaimin.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan dengan total sekitar 8,8 juta orang terlibat dalam judi online di Indonesia, banyak di antaranya yang jatuh miskin setelah menjadi korban judi online.

Ia memandang bahwa judi online merupakan penipuan yang akhirnya menambah jumlah orang miskin di Indonesia.

Muhaimin juga menyoroti bahwa judi online memperburuk upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, terutama mengatasi kemiskinan ekstrem. “Padahal kita genjot sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrim kita atasi, rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Kalau ini (judol) tidak kita atasi dari hulu dan hilirnya, kita sangat khawatir, judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air kita,” ujarnya.

Pemerintah, kata Muhaimin, sedang menjalankan dua strategi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pengawasan terhadap aspek digital yang dilakukan oleh Komdigi, termasuk pemantauan transaksi perbankan yang terlibat.

Kedua, yang tidak kalah penting, adalah meningkatkan literasi digital di kalangan ­masyarakat.

“Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online adalah penipuan yang harus dilawan dengan kesadaran penuh,” kata Muhaimin.

Sebagai langkah preventif, Muhaimin menekankan pentingnya melibatkan seluruh perangkat pemerintah, mulai dari pendamping desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader pembangunan, hingga pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya judi online.