Pemerintah Akan Naikkan Gaji Guru

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan pemerintah akan memberi kenaikan gaji guru. Meski demikian, besarannya belum bisa dipastikan.

“Ada kenaikan gaji, namun besarannya belum dipastikan,” ujar Mu’ti, usai acara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), di Jakarta, Rabu (5/11).

Dia menerangkan, pihaknya terus mengkaji kebijakan terkait kenaikan gaji guru. Menurutnya, pada pelaksanaannya nanti setiap guru kemungkinan tak mendapatkan besaran tambahan gaji yang sama.

Mu’ti menambahkan, nantinya akan ada aturan terkait penambahan gaji tersebut. Di dalamnya akan mengatur kualifikasi terhadap guru yang akan menerima penambahan gaji. “Jangan sampai yang tidak berhak malah menerima. Yang berhak tidak menerima,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam salah satu janji kampanyenya menyebutkan akan ada penambahan gaji guru. Adapun nominalnya sebesar 2 juta rupiah.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mendesak pemerintah baru merealisasikan janji pasangan Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 lalu. Termasuk mengadakan upah minimum bagi guru sebesar 2 juta rupiah per bulan.

“Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar 2 juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN dimulai Oktober 2024 ini,” katanya.

Dia menilai, janji tersebut perlu diapresiasi. Meski demikian, dia khawatir penambahan penghasilan guru 2 juta perbulan tidak akan dipenuhi karena alasan tidak ada anggarannya di APBN.

Skema Beasiswa

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengusulkan skema beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggunakan skema talent scouting. Pihaknya mendorong LPDP untuk menggali talenta berbakat yang masih banyak tersebar di seluruh pelosok negeri dan berpotensi memberikan pengaruh baik di tengah masyarakat.

“Banyak SDM unggul yang belum terjangkau beasiswa, perlu ada talent scouting yang dilakukan LPDP, pemerintah harus mampu jemput bola untuk menjembatani mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ujar Pratikno, dalam keterangannya kepada awak media, kemarin.

Dia menekankan, LPDP mesti mampu mendorong pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Di sisi lain, LPDP perlu membuat kebijakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang telah menerima beasiswa luar negeri untuk kembali dan turut membangun negeri melalui keterampilan dan pengetahuan yang didapat selama berkuliah.

“Perlu ada skema untuk memfasilitasi para alumni LPDP, karena selain ada skema untuk mendidik, skema mempertahankan, tetapi juga perlu ada skema untuk akuisisi, sehingga investasi besar negara untuk pendidikan dapat berdampak kembali kepada pertumbuhan dan kemajuan negara,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto, mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai program beasiswa strategis. Salah satunya, Beasiswa Afirmasi yang telah dinikmati oleh lebih dari 12 ribu anak bangsa di berbagai penjuru.

Dia menerangkan, beasiswa Afirmasi ini terdiri dari berbagai jalur seperti Beasiswa Prasejahtera, Beasiswa Daerah Afirmasi, Beasiswa Penyandang Disabilitas, dan Beasiswa Putra-Putri Papua. Ini sekaligus wujud nyata komitmen LPDP untuk memberikan kesempatan yang setara dan inklusif kepada para kelompok rentan.