KPK Dalami Aspek Legal Jual-Beli Gas antara PGN dan PT IAE

Doc: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Ket. Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memberikan keterangan pers terkait perkembangan hasil analisis atas klarifikasi dugaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi oleh Ketua PSI Kaesang Pengarep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami soal aspek legalitas dalam transaksi jual-beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE).

Hal tersebut didalami penyidik dalam pemeriksaan saksi yang berlangsung pada Selasa (15/10) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Saksi MSMM hadir dan didalami terkait aspek legal terkait dengan PJBG (perjanjian jual beli gas) antara PT PGN dan PT IAE," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/10).

Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga turut memeriksa saksi bernama Heri Yusuf. Yang bersangkutan didalami keterangannya soal pasokan gas terkait dengan PJBG antara PT PGN dan PT IAE.

Meski demikian pihak KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada tanggal 13 Mei 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di PT PGN Tbk. pada tahun anggaran 2018-2020. Penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dan perusahaan yang berinisial PT IG pada tahun 2018-2020, dan disebut telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Sesuai dengan kebijakan KPK, konstruksi perkara beserta pasal dan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap dan utuh ketika penyidikan telah rampung dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Berdasarkan perkembangan penyidikan perkara tersebut, tim penyidik KPK memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap dua orang terkait dengan perkara tersebut. Dua orang tersebut terdiri atas satu orang penyelenggara negara dan satu pihak swasta.