Pemerintah Luncurkan Portal Aksesi OECD

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Portal Aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Informasi Aksesi (INA) OECD sebagai platform digital yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses aksesi Indonesia.

"Platform ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi dan proses kerja, serta mempercepat waktu dan aksesi yang menggunakan platform digital. Dalam proses OECD, Indonesia baru yang awal melakukan proses ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/10).

Seluruh pemangku kepentingan akan dapat mengakses perencanaan, pelacakan kemajuan, penyimpanan dokumen digital, dan pengelolaan kalender secara terstruktur dan aman. Selain itu, sistem tersebut juga terbuka untuk masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Airlangga menuturkan peluncuran Portal Aksesi OECD dan INA OECD ini merupakan langkah nyata untuk mempercepat reformasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan.

"Proses aksesi ini merupakan suatu hal yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saling berhubungan. Penggunaan platform digital akan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi online secara aman dan terstruktur," ujar dia.

Bangun Kerja Sama

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di internal Kementerian Keuangan.

Instrumen yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan di antaranya perpajakan, penganggaran, dana pensiun, asuransi, lingkungan hidup, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kebijakan pasar keuangan secara umum.

Karena itu, dia menegaskan Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dengan kementerian/ lembaga lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian sebagai ketua pelaksana yang nantinya akan melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk kebijakan perdagangan maupun investasi.