Cegah Kecurangan, Bawaslu Ponorogo Siapkan Tim Siber Antisipasi Pelanggaran Dunia Maya
📅 Minggu, 29 Sep 2024, 21:33 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA/HO – Prastyo
Ponorogo - Badam Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mulai mempersiapkan skenario pembentukan tim siber untuk mengawasi sekaligus mengantisipasi kecurangan ataupun bentuk pelanggaran yang dilakukan secara daring di dunia maya.
"Ini terutama untuk mengantisipasi beredarnya kabar bohong atau hoaks, konten mengandung SARA, kampanye hitam dan sebagainya," kata Ketua Bawaslu Ponorogo, M. Bahrun Mustofa di Ponorogo, Minggu.
Untuk mewujudkan rencana pembentukan tim siber itu, pihaknya kini aktif berkoordinasi dengan pihak Kominfo Ponorogo, kepolisian maupun pemangku kepentingan terkait lainnya.
Bahrun menjelaskan jika nantinya ditemukan adanya indikasi pelanggaran di dunia maya, dapat ke petugas secara berjenjang.
Di lini terkecil yaitu pengawas desa/kelurahan (PKD), panwascam di tingkat kecamatan, maupun di bawaslu.
"Jadi kerjasamanya ini yang harus dilakukan secara kontinyu, sehingga pencegahan kita maksimalkan, agar pelanggaran tidak terjadi secara masif," katanya.
Langkah ini merupakan tidak lanjut atas intrusi dari Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, dimana pembentukan pengawasan siber itu bertujuan mengantisipasi potensi kerawanan pilkada.
Pasalnya, saat masa kampanye seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan munculnya informasi hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, maupun kampanye hitam yang terjadi di dunia maya atau media sosial (medsos).
"Kita tidak ingin di medsos atau media online ada hal-hal yang berbau hoaks atau politisasi SARA. Semua (bawaslu di kabupaten/kota) kita instruksikan membentuk pokja yang sama, termasuk di Ponorogo," katanya.
Warits menambahkan, pihaknya juga telah meminta seluruh pasangan calon peserta pilkada serentak 2024, khususnya di Jawa Timur mematuhi aturan, sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang kampanye.
"Tidak hanya soal kampanye hitam, tapi juga soal politik uang, ini benar benar harus dihindari bagi seluruh pasangan calon, karena sanksinya bisa pidana," katanya.
Like, Share, Comment:
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen
12 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!