Pakar: Ekspor Pasir Laut Bisa Perluas Wilayah Singapura, Ancam Kedaulatan Indonesia

JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor pasir laut menuai tentangan dari para ahli dan kelompok lingkungan. Pemerintah berdalih bahwa pasir tersebut merupakan hasil sedimentasi alami.

Dikutip dari Tempo, pakar ekonomi dari Universitas Mataram, Ihsan Ro'is, berpendapat, ekspor sedimen laut ke luar negeri bisa merugikan Indonesia dalam jangka panjang. "Kita mengekspor pasir dalam jumlah besar ke Singapura , dan ini tidak menguntungkan," katanya di Mataram, Rabu lalu.

Ihsan menjelaskan bahwa Singapura telah menggunakan pasir laut Indonesia untuk mereklamasi garis pantainya, yang secara efektif memperluas wilayah daratannya. Luas negara tersebut telah meningkat sebesar 25 persen dari 578 kilometer persegi menjadi 719 kilometer persegi.

"Reklamasi lahan ini dapat berdampak buruk pada garis pantai dan laut teritorial kita. Ini mengancam kedaulatan kita," Ihsan memperingatkan.

Ia mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam guna menilai manfaat dan biaya ekonomi dari ekspor sedimen laut. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari ekspor tersebut, yakni pungutan sebesar 5 persen dari nilai sedimen yang diekspor, tidak menguntungkan secara ekonomi bagi negara.

Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk perubahan iklim , naiknya permukaan air laut, rusaknya ekosistem perairan, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Pengerukan sedimen laut dan ekspornya dapat semakin memperburuk masalah ini. Biaya pemulihan lingkungan dapat jauh lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari ekspor.

Ihsan juga menegaskan, perlunya kajian komprehensif oleh pemerintah terkait ekspor sedimen laut. Ia mengkritisi minimnya kajian ilmiah yang rinci yang tersedia bagi publik, sehingga menghambat diskusi yang mendalam. "(Pemerintah) jangan sampai membuat kebijakan dengan mencabut kebijakan lama tanpa kajian yang matang," tegasnya.

Indonesia telah melarang ekspor pasir laut selama 20 tahun untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan hilangnya pulau-pulau kecil. Aturan ekspor saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Kementerian Perdagangan mengklaim kebijakan tersebut hanya mengizinkan ekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi