Puan: Anggota DPR Terpilih Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar wakil rakyat fokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam Upacara Pemantapan Nilai-Nilai (Taplai) Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih Periode 2024-2029.

Upacara ini digelar oleh KPU RI dan Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Jakarta, Sabtu (21/9/2024) dan diikuti oleh Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2024-2029.

Salam pidatonya, Puan mengatakan bahwa jabatan yang diemban sebagai wakil rakyat harus digunakan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Hal ini karena para anggota DPR dan DPD dipilih melalui proses Pemilu dari suara rakyat yang telah percaya.

"Melalui Pemilu, rakyat telah mempercayakan kepada kita, anggota DPR RI dan DPD RI terpilih, untuk menjalankan kedaulatan rakyat, suatu kekuasaan yang digunakan untuk mengatur bangsa dan negara, sehingga dapat memberikan rakyat hidup sejahtera," kata Puan, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Puan menjelaskan bahwa dalam konstitusi, DPR dan DPD merupakan penyelenggara kedaulatan rakyat dengan fungsi dan tugasnya masing-masing di mana DPR RI memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta juga melakukan diplomasi parlemen.

Sedangkan DPD RI memiliki fungsi pengawalan atas hal-hal yang berkaitan dengan daerah yaitu pengusulan RUU, ikut membahas RUU, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

"Melalui fungsi dan tugas tersebut, DPR RI dan DPD RI ikut mengawal jalannya pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional sehingga tercapai kesejahteraan rakyat, kemajuan di segala bidang, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Puan kemudian menyinggung, saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan dan mengingatkan kepada Anggota Dewan terpilih periode 2024-2029 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang agar dapat berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan tersebut

"Kita harus dapat menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar dapat keluar darimiddle income trap," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu," katanya.

Tantangan yang dimaksud Puan adalah masalah-masalah struktural dalam pembangunan nasional seperti dalam hal kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri nasional, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya.

"Bonus demografi harus dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadi beban demografi yang menghambat kemajuan bangsa dan negara," tambah Puan.

Tak hanya masalah struktual, Indonesia pun disebut sedang menghadapi persoalan globalisasi budaya dan nilai. Untuk itu, Puan mengatakan anggota dewan juga dituntut untuk dapat memperkuatnation and character buildingdalam membangun kebudayaan nasional.

"Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri ke-Indonesiaan, jati diri yang bisa dibanggakan," katanya.

"Inilah tantangan kita ke depan, yang membutuhkan kerja bersama, gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan; kita, DPR RI dan DPD RI, harus dapat melakukan intervensi kebijakan negara yang efektif baik dari aspek kebijakan-kebijakan politik bernegara, politik hukum, politik pembangunan, dan politik anggaran," imbuh Puan.