Perjanjian Paris 1783, Pengakuan Inggris Terhadap Kemerdekaan AS

Perjanjian Paris pada tahun 1783 menjadi tonggak sejarah bagi Amerika Serikat karena perjanjian itu secara resmi mengakhiri perang kemerdekaan Amerika dan Inggris mengakui Amerika Serikat sebagai sebuah negara merdeka.

Perjanjian Paris yang ditandatangani pada tanggal 3 September 1783 oleh perwakilan dari Inggris Raya dan Amerika Serikat (AS), merupakan sebuah perjanjian damai. Dengan ditandatanganinya, maka secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Amerika (1775-1783).

Selain itu Perjanjian Paris sekaligus merupakan pengakuan Inggris terhadap AS sebagai negara merdeka. Perjanjian tersebut dianggap menguntungkan AS, dengan menetapkan perbatasannya di Sungai Mississippi hingga dengan demikian menggandakan wilayahnya.

Namun tanggal tersebut bukan menjadi hari kemerdekaan AS, karena hari kemerdekaan negeri Paman Sam ditetapkan pada 4 Juli setiap tahun, berasal dari peristiwa Deklarasi Kemerdekaan oleh Kongres Kontinental Kedua pada 4 Juli 1776. Deklarasi tersebut merupakan proklamasi kemerdekaan tiga belas koloni dari Kerajaan Britania Raya.

Latar belakang dari perjanjian ini bermula pada tanggal 19 Oktober 1781. Kala itu tentara Inggris yang babak belur berbaris keluar dari Yorktown, Virginia. Mengenakan seragam baru yang baru saja dikeluarkan untuk acara tersebut, tentara Inggris berjalan di antara tentara Prancis dan AS untuk melemparkan senapan mereka untuk diserahkan.

Di sisi lain Lord Charles Cornwallis, komandan tentara Inggris yang menyerah, tidak hadir dalam upacara tersebut karena sakit. Wakilnya, Jenderal Charles O'Hara, menyerahkan pedangnya kepada Jenderal Amerika, George Washington, yang menolak dan malah memberi isyarat kepada O'Hara untuk memberikan pedang tersebut kepada wakilnya sendiri, Jenderal Benjamin Lincoln.

Meskipun Cornwallis menyerah, tentara Inggris tentu memiliki kapasitas militer untuk terus bertempur, karena mereka masih memiliki kehadiran militer yang cukup besar di New York City, Charleston, Kanada, dan Hindia Barat. Sedangkan Raja George III dari Inggris Raya (memerintah 1760-1820) dan Perdana Menteri Lord Frederick North masih memiliki niat untuk merencanakan kampanye untuk musim 1782 mendatang.

Raja dan para menterinya tahu bahwa AS yang masih muda itu berada di ambang kegagalan. Mata uang Kontinental yang dikeluarkan oleh Kongres tidak ada nilainya, dan banyak prajurit Angkatan Darat Kontinental yang dibayar rendah hampir memberontak.

Melengkapi semua itu, kondisi perbendaharaan Kerajaan Prancis yang hampir habis menyebabkan Prancis mengisyaratkan bahwa mereka harus keluar dari perang jika perdamaian tidak segera tercapai. Yang harus dilakukan Raja George III dan Lord North adalah memperpanjang perang selama satu atau dua tahun lagi, dan pemberontakan Amerika akan runtuh dengan sendirinya.

Namun sayangnya bagi raja dan para menterinya, rakyat Inggris telah lama mengalami kelelahan perang, dan kekalahan di Yorktown adalah pukulan terakhir. Sikap ini tercermin di Parlemen ketika mereka bersidang lagi setelah reses Natal pada Januari 1782.

Meskipun banyak anggota Parlemen tidak serta-merta menyetujui AS yang merdeka, mereka lebih khawatir tentang dampak negatif perang terhadap sumber daya Inggris dan prestise internasional, khususnya setelah konflik tersebut meluas ke seluruh dunia dengan masuknya Prancis dan Spanyol pada tahun 1778-79.

Tahun demi tahun, anggota Parlemen mendengarkan Lord North memberikan alasan mengapa persenjataan Inggris gagal di Amerika utara selama musim kampanye sebelumnya. Padahal ia sebelum berjanji bahwa kemenangan Inggris sudah di depan mata.

Sekarang, ketika berita tentang penyerahan Cornwallis sampai ke London, mereka akhirnya merasa muak. Pada Februari 1782, sekretaris kolonial Lord George Germain dipaksa keluar dari kabinet. Setelah itu Lord Sandwich, Panglima Pertama Angkatan Laut, kehilangan jabatannya.

Akhirnya, istana kartu runtuh pada tanggal 20 Maret, ketika Lord North mengundurkan diri daripada menghadapi penghinaan karena dicopot dari jabatannya melalui mosi tidak percaya. Raja George III sendiri bahkan mempertimbangkan untuk turun takhta tetapi dibujuk untuk tidak melakukannya.