Kemendikbudristek Tetap Perluas Akses Pendidikan

Meskipun dalam lima tahun terakhir memfokuskan pada peningkatan kualitas, Kemendikbudristek tetap tidak mengesampingkan perluasan akses pendidikan.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, memastikan, selama lima tahun terakhir pihaknya tidak mengesampingkan akses pendidikan. Berbagai program dukungan untuk memperluas akses pendidikan telah dilakukan dan berdampak positif.

"Kita fokusnya memang di dalam 5 tahun terakhir peningkatan kualitas namun tidak berarti mengesampingkan akses utamanya terkait dengan anak-anak yang tidak sekolah," ujar Suharti, dalam Siaran Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Selasa (17/9).

Dia menerangkan, selama masa pandemi Covid-19, kualitas pendidikan memang berdampak signifikan. Menurutnya, masih ada beberapa daerah yang belum mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara optimal sehingga berdampak pada learning loss.

"Yang terjadi memang ada learning loss, tetapi bisa kita tahan sedemikian rupa tidak separah malah negara-negara lain," jelasnya.

Dukungan Program

Suharti mengungkapkan, terkait akses untuk tingkat sekolah pemerintah memiliki program Kartu Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk pendidikan tinggi. Dua program tersebut mampu menahan anak-anak untuk tidak putus sekolah selama Covid-19.

Dia menambahkan, program tersebut juga membuka akses masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan, bahkan hingga tingkat pendidikan tinggi. Suharti menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kelompok mahasiswa dari keluarga tidak mampu saat ini sekitar 17 persen.

"Bahkan tampak betul menurunkan disparitas antara kelompok termiskin dengan kelompok terkaya itu luar biasa. Di pendidikan tinggi misalnya kelompok yang paling miskin sekitar sekarang sudah 17-an persen tadinya hanya sekitar 7-8 persen," terangnya.

Suharti menerangkan, untuk KIP K tidak hanya membantu biaya uang harian dan buku, tetapi juga membayar uang kuliah. Menurutnya, hal ini membuat mahasiswa dari kelompok tidak mampu lebih berani melanjutkan studi ke pendidikan tinggi karena sudah terjamin.

"Kalau dulu kan sama semua mau di Jakarta mau di Sulawesi mau di Papua sama. Sekarang Kita sesuaikan jadi tingkat kemahalannya disesuaikan dan juga program studi dipertimbangkan yang program studi yang membutuhkan biaya besar seperti kedokteran, teknik tentunya lebih tinggi dari humaniora," katanya.

Dia melanjutkan, untuk tingkat sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga sudah ada penyesuaian. Dulu satuan biaya antarsekolah sama, tapi dengan penyesuaian ada perbedaan antara yang di daerah perkotaan dan di daerah tertinggal.

"Itu kita sesuaikan jadi berbagai upaya yang kita lakukan tampak betul bisa meningkatkan kinerja pendidikan baik dilihat dari kualitasnya maupun dilihat dari aksesnya," ucapnya. ruf/S-2