Amerika Serikat Tawarkan Opsi Pengawalan Misi Pasokan Filipina

MANILA - Laksamana tertinggi Amerika Serikat (AS) pada Selasa (27/8) menyatakan bahwa kapal-kapal AS dapat dikirimkan untuk mengawal kapal-kapal Filipina yang melaksanakan misi pengiriman pasokan di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Pernyataan itu dilontarkan untuk menegaskan bahwa ada opsi yang masuk akal seperti dinyatakan dalam perjanjian pertahanan sekutu kedua negara.

Pernyataan yang kemungkinan besar akan membuat Tiongkok berang itu dilontarkan Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Indo-Pasifik AS, setelah terjadi serangkaian konfrontasi maritim dan udara antara Filipina dan Tiongkok di LTS dalam sepekan terakhir.

Beijing telah mengajukan klaim kepemilikan atas perairan yang disengketakan tersebut, sementara Manila terus mempertahankan misi pengiriman pasokan khususnya ke kapal Angkatan Laut Filipina yang sengaja dikandaskan di Second Thomas Shoal yang diperebutkan.

"Pengawalan kapal adalah pilihan yang sepenuhnya masuk akal dalam Perjanjian Pertahanan Bersama kita," kata Laksamana Paparo kepada wartawan di sela-sela forum militer yang diselenggarakan oleh Komando Indo-Pasifik.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika ditanya apakah Washington DC akan mempertimbangkan untuk memberikan pengawalan kepada kapal-kapal dari Filipina yang membawa pasokan ke wilayah geografis yang disengketakan di jalur air tersebut.

"Yang saya maksud tentu saja dalam konteks konsultasi," tambah Laksamana Paparo, tanpa memberikan rincian kapal yang kemungkinan akan digunakan untuk tugas tersebut.

Panglima militer Filipina, Jenderal Romeo Brawner, mengatakan bahwa Filipina lebih memilih untuk menjalankan misi tersebut sendiri, namun Filipina melakukan segala upaya untuk memastikan keberhasilannya meskipun Manila menyebut tindakan Tiongkok berbahaya dan memaksa.

"Kami akan mencoba semua opsi, semua cara yang tersedia bagi kami," kata Jenderal Brawner kepada wartawan. "Meskipun kami bisa melakukannya sendiri, kami akan melakukannya," imbuh dia.

Washington DC terikat oleh Perjanjian Pertahanan Bersama yang dibuat pada tahun 1951 untuk membela Filipina jika terjadi serangan bersenjata terhadap pasukan, kapal umum, atau pesawat terbang di LTS.

"Perjanjian tersebut harus ditafsirkan secara lebih luas untuk mengatasi musuh yang dinamis dan licik, meskipun perjanjian tersebut telah terbukti menjadi pencegah konfrontasi yang lebih besar di LTS," ucap Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr.

Dalam beberapa tahun terakhir, Filipina mengeluhkan penggunaan taktik zona abu-abu yang dilakukan Tiongkok, atau tindakan koersif yang tidak mengarah pada konflik bersenjata. Namun Tiongkok tetap mempertahankan tindakannya dan menyatakan bahwa tindakannya itu profesional dan sah.

Sangkalan Beijing

Sementara itu pemerintah Tiongkok dengan tegas menepis tuduhan sebagai pengganggu perdamaian di kawasan Asia tenggara (Asean) seperti yang dituduhkan oleh Menhan Teodoro.

"Tiongkok adalah pihak terakhir yang dapat dituduh mengganggu perdamaian. Kami mendesak orang-orang tertentu di Filipina untuk menghadapi akar penyebab masalah ini, berhenti menempuh metode yang salah dengan mengganggu perdamaian kawasan dengan menimbulkan masalah dan melakukan provokasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.

"Siapa yang terus melakukan aktivitas pelanggaran dan provokasi di LTS? Siapa yang mendatangkan pasukan dari luar kawasan untuk mengganggu perdamaian dan stabilitas regional? Negara-negara di kawasan tersebut memiliki pandangan yang jelas," ungkap Lin Jian.