Pengadilan Thailand Bubarkan Partai Reformis, Pita Dilarang Berpolitik

BANGKOOK - Politikus paling populer di Thailand, Pita Limjaroenrat, dilarang berpolitik selama 10 tahun dan partainya dibubarkan pada hari Rabu (7/8) karena upayanya mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan.

Mahkamah Konstitusi di Bangkok memutuskan untuk membubarkan Partai Bergerak Maju (MFP) dan melarang dewan eksekutifnya berpolitik selama 10 tahun, termasuk pemimpinnya Pita Limjaroenrat, kata hakim Punya Udchachon.

Pita (43) memimpin partai reformis MFP memenangkan pemilihan umum tahun lalu setelah menyentuh hati para pemilih muda dan perkotaan dengan janjinya mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang ketat.

"Mari kita bersedih hari ini untuk satu hari, tetapi besok kita akan terus maju dan mari kita lepaskan rasa frustrasi melalui pemungutan suara berikutnya di pemilihan berikutnya," kata Pita dalam konferensi pers pada Rabu malam.

Upayanya untuk menjadi perdana menteri dihalangi oleh kekuatan konservatif di Senat. Sebuah koalisi partai-partai yang terkait dengan militer mengambil alih kekuasaan di bawah Perdana Menteri Srettha Thavisin.

Uni Eropa, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan kelompok hak asasi manusia mengecam keputusan pengadilan tersebut, yang menurut Uni Eropa merugikan keterbukaan demokrasi di Thailand.

"Tidak ada sistem demokrasi yang dapat berfungsi tanpa pluralitas partai dan kandidat," kata seorang juru bicara Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan keputusan itu "bertentangan dengan aspirasi rakyat Thailand untuk masa depan yang kuat dan demokratis", menurut sebuah pernyataan.

"Ini merupakan kemunduran bagi pluralisme dan demokrasi diThailandserta kebebasan mendasar dalam berserikat dan berekspresi," kata Farhan Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, kepada wartawan.

Diblokir

Karier politik Pita sudah terguncang pada bulan Maret ketika komisi pemilihan umumThailand meminta pengadilan tinggi membubarkan MFP.

Hal itu menyusul putusan bahwa janji partai untuk mereformasi hukum lese-majeste merupakan upaya untuk menggulingkan monarki konstitusional.

Tuduhan lese-majeste sangat serius diThailand, di mana Raja Maha Vajiralongkorn menikmati status semi-ilahi yang menempatkannya di atas politik.

Puluhan pendukung mengenakan pakaian oranye khas partai berkumpul di depan kantor pusat MFP di Bangkok.