Negara-negara Barat Serukan Bangladesh Tetap Tenang dan Demokratis

WASHINGTON -Negara-negara Barat pada hari Senin (5/8) menyerukan agar Bangladesh tetap tenang setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri. Amerika Serikat memuji militer karena membentuk pemerintahan sementara alih-alih menindak tegas para pengunjuk rasa.

Sheikh Hasina, yang memiliki hubungan sangat dekat dengan kekuatan regional India, menikmati hubungan yang kooperatif dengan Barat selama 15 tahun kekuasaannya tetapi semakin menuai kritik karena menjadi otoriter.

Amerika Serikat menghimbau semua pihak di Bangladesh untuk "menahan diri dari kekerasan lebih lanjut" saat tubuh-tubuh penuh luka tembak berserakan di lantai rumah sakit dan penjarahan melanda ibu kota Dhaka.

"Terlalu banyak nyawa yang melayang selama beberapa minggu terakhir, dan kami menghimbau agar tetap tenang dan menahan diri di hari-hari mendatang," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller kepada wartawan.

Hasina, putri pendiri negara Bangladesh, berupaya meredakan pemberontakan nasional yang dimulai dengan protes yang dipimpin mahasiswa terhadap kuota pekerjaan. Hampir 100 orang tewas pada hari Minggu saat seruan agar dia mengundurkan diri semakin meningkat.

Miller mengatakan bahwa AS telah melihat laporan bahwa tentara menolak tekanan untuk menindak lebih lanjut demonstrasi yang dipimpin mahasiswa.

"Jika benar bahwa tentara menolak seruan untuk menindak tegas pengunjuk rasa yang sah, itu akan menjadi perkembangan yang positif," katanya.

"Kami menyambut baik pengumuman pemerintahan sementara dan mendesak agar setiap transisi dilakukan sesuai dengan hukum Bangladesh," katanya.

Ketika ditanya apakah militer harus memilih pemimpin berikutnya, Miller berkata, "Kami ingin melihat rakyat Bangladesh memutuskan pemerintahan Bangladesh di masa depan."

Seruan Agar PBB Lakukan Penyelidikan

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan "transisi yang damai, tertib, dan demokratis" serta "investigasi penuh, independen, tidak memihak, dan transparan terhadap semua tindakan kekerasan," kata juru bicaranya Farhan Haq.

Bekas kekuatan kolonial Bangladesh, Inggris, meminta PBB untuk memimpin penyelidikan.

"Rakyat Bangladesh berhak mendapatkan penyelidikan penuh dan independen yang dipimpin PBB terhadap peristiwa beberapa minggu terakhir," kata Menteri Luar Negeri David Lammy dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa juga menyerukan "ketenangan dan pengendalian diri."