Kepala HAM PBB: Kekerasan di Bangladesh Harus Dihentikan
📅 Senin, 05 Agu 2024, 09:39 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: NDTV/AFP
JENEWA - Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mengatakan pada hari Minggu (4/8), "kekerasan yang mengejutkan" di Bangladesh harus diakhiri. Ia mendesak pemerintah untuk berhenti menargetkan pengunjuk rasa damai.
Ribuan pengunjuk rasa Bangladesh menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina bentrok dengan pendukung pemerintah pada hari Minggu, banyak orang tewas.
"Kekerasan yang mengejutkan di Bangladesh harus dihentikan," kata Turk dalam sebuah pernyataan.
"Dengan adanya unjuk rasa besar-besaran di Dhaka yang direncanakan besok, dan sayap pemuda partai yang berkuasa dikerahkan untuk melawan para pengunjuk rasa, saya sangat khawatir akan terjadinya lebih banyak korban jiwa dan kerusakan yang lebih luas.
"Saya mengimbau, mendesak kepada para pemimpin politik dan pasukan keamanan untuk mematuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak untuk hidup, serta kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai."
Aksi unjuk rasa yang dimulai bulan lalu menentang kuota pekerjaan pegawai negeri sipil telah meningkat menjadi salah satu kerusuhan terburuk dalam 15 tahun pemerintahan Hasina dan bergeser menjadi seruan yang lebih luas agar pria berusia 76 tahun itu mengundurkan diri.
Setidaknya 77 orang tewas pada hari Minggu, termasuk 14 petugas polisi, saat kedua kubu saling bertempur menggunakan tongkat dan pisau, sementara pasukan keamanan melepaskan tembakan senapan. Dengan demikian, jumlah total korban tewas sejak protes dimulai pada bulan Juli menjadi setidaknya 283 orang.
"Akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia -- termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab atasan dan komando -- sangat penting. Masyarakat internasional harus memperjelas bahwa pada saat yang penting ini, tidak akan ada impunitas," kata Turk.
"Pemerintah harus berhenti menargetkan mereka yang berpartisipasi secara damai dalam gerakan protes, segera membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, memulihkan akses Internet penuh, dan menciptakan kondisi untuk dialog yang bermakna.
"Upaya untuk menekan ketidakpuasan rakyat, termasuk melalui penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penyebaran informasi yang salah serta hasutan untuk melakukan kekerasan, harus segera dihentikan."
Demonstrasi telah berkembang menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas di negara Asia Selatan berpenduduk sekitar 170 juta orang itu.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!