ORMAS

Pansus PBNU Undang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid

📅 Sabtu, 03 Agu 2024, 01:05 WIB | Oleh: Tim Penulis

Doc: ANTARA/Aprillio Akbar

Ket. Sampaikan hasil pleno -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Pleno PBNU 2024 di Jakarta, Minggu (28/7). Dalam rapat pleno yang berlangsung tertutup itu PBNU menghasilkan sejumlah keputusan diantaranya seperti peraturan PBNU untuk kinerja organisasi, desain strategi transformasi digital NU, dan desain akademi kepemimpinan nasional NU.

JAKARTA - Panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengurus hubungan organisasi tersebut dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengundang pihak terkait untuk dimintai keterangan, yakni Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid ke Kantor PBNU, Jakarta, Senin (5/8).

"Memang kami hari ini meluncurkan undangan untuk beliau. Ada banyak yang kami akan undang," kata Wakil Sekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/8).

Sebelumnya, mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy bertemu dengan panitia khusus yang mengurus hubungan antara PBNU dengan PKB untuk mendalami masalah antara kedua organisasi tersebut.

"Pada dasarnya memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, semenjak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB," kata Lukman di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut dia, hubungan yang tidak baik tersebut dibuktikan dengan komentar-komentar dari politisi PKB, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.

"Nah, saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) lama dan hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan pada 2019 saat bertemu dengan Pansus PBNU tersebut.

"Untuk bisa jadi perbandingan dari PBNU, untuk membandingkan kira-kira pasal-pasal mana yang dihilangkan berkenaan dengan menghilangkan eksistensi Dewan Syuro," jelasnya.

Menurut dia, penjelasan mengenai AD/ART tersebut dan hubungannya dengan kondisi terkini PBNU-PKB berkaitan sebab dalam sejarah pembentukan partai politik tersebut dibentuk oleh PBNU maupun kiai.

Pansus PBNU Undang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid

Tim Redaksi:

Antara

Penulis

Sriyono

Redaktur

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

MSI Apresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Penghentian Impor Singkong

Sangat menginspirasi melihat bagaimana kebijakan tegas menyetop impor ...

Baca komentar selengkapnya →
Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia

ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...

Baca komentar selengkapnya →
Mentan Bidik Investasi Besar, Industri Bioetanol Nasional Mulai Digenjot

Langkah strategis dari pemerintah pusat, khususnya melalui jaminan ...

Baca komentar selengkapnya →
Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM Singkong dan Industri Nasional

Langkah Kemenperin mengintegrasikan IKM olahan singkong melalui Program ...

Baca komentar selengkapnya →
Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta

Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...

Baca komentar selengkapnya →