Daya Beli Kelas Menengah Turun, Tergerus Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

"Sebab, jika kelas menengah yang notabene memiliki penghasilan lebih baik saja mengalami penurunan daya beli, maka kondisi kelas bawah tentu lebih memprihatinkan. Bisa dipastikan kemiskinan naik tinggi karena kelas menengah di ambang bawah kan langsung drop jadi miskin," kata Aditya.

Penurunan daya beli, paparnya, memperlihatkan masalah struktural dalam perekonomian Indonesia. Pertama adalah deindustrilasasi dan kedua kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi.

Deindustrialisasi dini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sektor manufaktur kehilangan kontribusi signifikan terhadap PDB. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi industri manufaktur terhadap PDB masih sebesar 23,56 persen pada kuartal I-2014, namun pada kuartal I-2024 angkanya turun menjadi 19,28 persen.

"Penurunan kontribusi industri manufaktur ini dibarengi juga dengan penurunan kemampuan pertumbuhan dalam menyerap tenaga kerja artinya meskipun tumbuh karena ditopang konsumsi sehingga tidak berkualitas," katanya.

Masalah kedua adalah kemampuan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Inflasi, terutama inflasi bahan pangan, memiliki dampak yang signifikan terhadap daya beli kelas menengah. Bahan pangan merupakan komponen utama dalam pengeluaran rumah tangga, dan kenaikan harga pangan dapat secara langsung mengurangi daya beli masyarakat.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan daging menyebabkan pengeluaran rumah tangga meningkat, sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan yang seimbang. Kondisi ini semakin diperburuk oleh berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada kelas menengah. Kenaikan biaya pendidikan (UKT) dan kesehatan (BPJS), serta kontribusi lainnya seperti Tapera, membuat beban ekonomi kelas menengah semakin berat.

Sementara itu, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan jika inflasi tak kunjung terkendali maka kelas bawah kian terpuruk. Sebab itu, dia tidak sepakat dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena nanti efeknya secara tidak langsung menekan masyarakat bawah. Begitu juga rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada awal 2025.

"Pemerintah sebaiknya lebih mencari solusi agar kelas bawah ini secepatnya terbantukan, bukan justru menambah masalah," kata Awan.

Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan solusi yang paling ampuh adalah mengendalikan harga pangan termasuk mengurangi pangan impor yang sensitif terhadap pelemahan kurs rupiah.

Selain itu, perlu mendorong peningkatan porsi kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan ultra mikro dan memperluas kesempatan kerja di sektor industri pengolahan serta perkuat jaminan sosial ke pekerja informal.