Daya Beli Kelas Menengah Turun, Tergerus Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

» Solusi yang paling ampuh adalah mengendalikan harga pangan termasuk mengurangi pangan impor.

» Kemiskinan naik tinggi karena kelas menengah di ambang bawah kan langsung jadi miskin

JAKARTA - Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras dalam beberapa waktu terakhir sudah berdampak pada tergerusnya daya beli kelas menengah di Indonesia. Hal itu karena pendapatan kelas menengah relatif stagnan, sedangkan kenaikan harga kebutuhan pokok melonjak signifikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), dalam setahun terakhir, harga beras sudah melonjak 20 persen dan menembus rekor tertinggi pada Maret 2024. Rata-rata harga beras bulanan pada Januari 2023 tercatat seharga 12.650 rupiah per kilogram (kg). Dalam lima bulan kemudian, tepatnya pada Juni 2024, harga beras sudah melonjak menjadi 15.350 rupiah per kg.

Kenaikan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kelas menengah di Indonesia, karena mereka tidak mendapat fasilitas instrumen perlindungan sosial yang memadai.

Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, yang diminta pendapatnya mengatakan jika daya beli masyarakat kelas menengah saja turun, maka bisa dipastikan masyarakat kelas bawah akan lebih lemah lagi.

"Pertumbuhan ekonomi kita yang lebih banyak didukung oleh belanja rumah tangga, sehingga belum sepenuhnya bisa dirasakan dampaknya oleh semua lapisan masyarakat, karena hanya lebih menguntungkan bagi golongan kelas atas yang persentasenya lebih sedikit, tetapi menguasai perekonomian karena konsumsi pasar meningkat, membuat bisnis mereka untung," kata Bagong.

Kalaupun ada kelas menengah yang jalan-jalan di pusat perbelanjaan, kebanyakan hanya untuk cuci mata dan makan bersama keluarga. Hanya sebagian kecil yang berbelanja. Mereka melakukan itu untuk menekan pengeluaran mereka lebih memilih belanja online karena harganya di bawah produk di mal, karena tidak perlu membayar sewa stan dan menggaji banyak pegawai.

Kondisi tersebut, jelasnya, otomatis akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang didominasi kelas bawah sehingga pada akhirnya daya beli mereka semakin lemah.

"Bisa dibayangkan bagaimana pelaku usaha kecil-menengah yang masih asing dengan teknologi karena latar belakang pendidikan, kultur, dan sebagainya, tentu akan tergerus. Mau tidak mau, pedagang dari golongan masyarakat kelas bawah yang lemah permodalan dan tidak punya akses kredit, daya belinya akan terus tergerus," kata Bagong.

Oleh sebab itu, kalau pemerintah ingin mencapai pertumbuhan yang berkualitas, harus memperkuat fondasi ekonomi kelas bawah karena jika mereka kuat, daya belinya ikut terangkat dan ikut menguntungkan kelas di atasnya. "Harus bottom-up, bukan sebaliknya," kata Bagong.

Tidak Berkualitas

Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan penurunan daya beli kelas menengah di Indonesia memperlihatkan sebuah kondisi yang mengkhawatirkan keberlanjutan ekonomi di Indonesia.

"Sebab, jika kelas menengah yang notabene memiliki penghasilan lebih baik saja mengalami penurunan daya beli, maka kondisi kelas bawah tentu lebih memprihatinkan. Bisa dipastikan kemiskinan naik tinggi karena kelas menengah di ambang bawah kan langsung drop jadi miskin," kata Aditya.

Penurunan daya beli, paparnya, memperlihatkan masalah struktural dalam perekonomian Indonesia. Pertama adalah deindustrilasasi dan kedua kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi.