Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Perkuat Integritas, KPK Kumpulkan Diskominfos se-Bali untuk Beri Pelatihan Antikorupsi

📅 Senin, 29 Jul 2024, 00:16 WIB | Oleh: Tim Penulis
Perkuat Integritas, KPK Kumpulkan Diskominfos se-Bali untuk Beri Pelatihan Antikorupsi Doc: ANTARA/ho-Pemprov Bali
Ket. KPK saat pelatihan terkait SPI dan sosialisasi antikorupsi ke Diskominfos se-Bali, Denpasar, Minggu (28/7/2024).

Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengumpulkan personel Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfos) provinsi dan kabupaten/kota se-Bali untuk diberi pelatihan antikorupsi.

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK RI Henny Kusumaningrum dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Minggu, mengatakan pelatihan ini utamanya membahas soal survei penilaian integritas (SPI).

"Penekanannya pada SPI yang merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata dia.

Henny mengatakan Pemprov Bali sendiri meraih nilai SPI tertinggi secara nasional sehingga pemilihan Bali karena dinilai sebagai tempat yang tepat untuk wadah sosialisasi potensi korupsi, titik rawan korupsi, hingga titik rawan gratifikasi.

KPK menilai sosialisasi yang lebih masif penting untuk semakin mempublikasikan upaya lembaga pemerintahan dalam pencegahan korupsi, sehingga turut mendatangkan konten kreator Felix Timotius Adiasius dan Miranti Eva Augustin untuk menawarkan inovasi.

"Ini perlu bantuan kita semua untuk meningkatkan persepsi sekaligus menerima umpan balik dari masyarakat," ujarnya.

Kepala Diskominfos Provinsi Bali Gede Pramana menyambut baik kegiatan dari KPK, sebab ia dan jajarannya sepakat upaya edukasi dan kampanye publik harus terus digalakkan agar masyarakat semakin sadar dan tidak melakukan tindakan koruptif.

Pemprov Bali sendiri juga berupaya meminimalisir potensi korupsi dan gratifikasi melalui transformasi digital, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga pembuatan kantor virtual untuk persuratan dinas.

"Hal ini merupakan upaya Bali untuk memberikan layanan yang transparan, terbuka, dan akuntabel untuk meminimalisir potensi korupsi, termasuk di kabupaten dan kota di Bali," kata Gede Pramana.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Ekonomi
Antrean BBM Jadi Sorotan, G...
Olahraga
Liverpool Gagal Menang di A...
Advertisement
Kalah dari Persija, Pelatih Persib Enggan Salahkan Satu-Dua Pemain

Kalah dari Persija, Pelatih Persib Enggan Salahkan Satu-Dua Pemain

12 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.