Hari Pustakawan Nasional Jadi Tanda Bakti Para Ahli Perpustakaan Mencerdaskan dan Memajukan Bangsa

Jakarta - Hari Pustakawan Nasional yang diperingati setiap tanggal 7 Juli di Indonesia adalah sebuah tanda bakti para ahli perpustakaan yang tidak hanya untuk mencerdaskan anak bangsa tetapi juga mampu memanfaatkan kecerdasan itu untuk kemajuan bersama.

Data dari laman Perpustakaan Nasional yang diakses di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa adalah tugas dari perpustakaan sebagaimana bunyi amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang esensinya yakni untuk mengurangi masyarakat marjinal.

Untuk itu pula tujuan dari keberadaan Pustakawan. Secara general profesi ini memiliki tiga bidang utama mulai dari pengelolaan perpustakaan (memilih, memperoleh, dan mengolah bahan pustaka sesuai kebutuhan pengguna atau pemustaka seperti pelajar, mahasiswa dan seterusnya).

Kemudian bidang pelayanan perpustakaan (memberi bimbingan, pelatihan hingga promosi perpustakaan) dan pengembangan sistem kepustakawanan (penelitian untuk mengembangkan informasi sehingga tetap relevan).

Bahkan, dewasa ini pustakawan juga didorong untuk menjadikan perpustakaan sebagai wadah mengedukasi masyarakat, hingga melahirkan banyak ide gagasan inovatif dan juga aplikatif. Hal demikian selaras dengan upaya transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial saat ini.

Pustakawan Perpustakaan Pabokon Saba di Desa Margamukti, Pangelengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat misalnya. Mereka membekali petani setempat ragam informasi hingga menjadi literat dan mandiri dalam mengatasi masalah pertanian, pengelolaan, dan mengembangkan produk olahan hasil pertanian.

Kementerian Pertanian dengan bangga memperkenalkan Perpustakaan Pabokon Saba sebagai salah satu percontohan nasional perpustakaan khusus yang berhasil mengaplikasikan program literasi inklusi sosial.

Hal demikian berbanding lurus berdasarkan catatan Perpustakaan Nasional yang melaporkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dinilai efektif dan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan nilai efektivitas program 4,09 dari skala 1-5. Total benefit program ini mencapai lebih dari Rp570 miliar pada tahun2020-2021.

Tetapi dibalik dampak positif tersebut Perpustakaan Nasional juga mengakui Indonesia membutuhkan sangat banyak tenaga pustakawan, pemerataan akses jaringan internet, dan akreditasi perpustakaan untuk memperkuat layanan publik yang andal dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat berbasis inklusi sosial.

Perpustakaan Nasional mencatat jumlah pustakawan yang ada saat ini hanya sebanyak 3.895 orang. Sementara setidaknya membutuhkan439.680 pustakawan untuk disebar ke berbagai jenis perpustakaan di seluruh Indonesia. Dan sebanyak 94 perpustakaan belum terakreditasi.

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) menunjukkan ada sebanyak57.132.721penduduk se-Indonesia yang belum terjamah internet. Maluku dan Papua menjadi daerah dengan tingkat kontribusi internet paling rendah, 3,79 persen hingga Januari 2024.

Indikator tersebut sangat berimplikasi terhadap Indeks Literasi Indonesia setidaknya di era transformasi saat ini hingga mampu mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)2020-2024.

Hal itu dibuktikan melalui survei Badan Pusat Statistik (BPS), skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat baru mencapai 64,48 poin atau masih dibawah target pemerintah 70 poin.

Oleh karena itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz menilai dibutuhkan kerjasama multi pihak yang intensif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan segenap hambatan yang ada hingga dapat meningkatkan kualitas dan pemanfaatan perpustakaan di Indonesia.

Dalam banyak kesempatan Aminudin mengatakan bahwa perhatian terhadap pengembangan profesi pustakawan menjadi hal yang juga sangat dibutuhkan karena beriringan dengan akreditasi perpustakaan.