Jelang Pilkada, BNPT Tingkatkan Koordinasi Hadapi Ancaman Terorisme

Doc: ANTARA/HO-BNPT RI

Ket. Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Menghadapi Pilkada Serentak serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/6/2024).

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan koordinasi dalam menghadapi ancaman terorisme menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak serta pelantikan presiden dan wakil presiden 2024.

Kasubdit Penggunaan Kekuatan BNPT Kolonel Marinir Indrayanto mengatakan peningkatan koordinasi dilakukan dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Menghadapi Pilkada Serentak serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/6).

Dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (28/6), dia menyebutkan rakor dilakukan dalam rangka peningkatan dan penguatan koordinasi penanggulangan terorisme agar terciptanya deteksi dan cegah dini ancaman terorisme.

"Antisipasi dengan peningkatan dan penguatan koordinasi perlu dilakukan sehingga tercipta deteksi dini dan cegah dini dari ancaman terorisme," ucap Indrayanto.

Dia menuturkan koordinasi pencegahan terorisme harus menjadi prioritas dalam meredam gejolak dan menjaga situasi kondusif masyarakat di tengah akan dilaksanakannya pilkada serta pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang.

Menurut Indrayanto, pilkada berpotensi menciptakan ketegangan, konflik, bahkan terorisme, serta ditambah dengan adanya fakta perubahan strategi kelompok radikal terorisme dari bullet approach (pendekatan peluru) menjadi pendekatanballot approach (pendekatan kotak suara).

Adapun pentingnya sinergisitas dan koordinasi bersama dalam menghadapi ancaman terorisme juga diyakini oleh Akademisi Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah.

Menurut dia, dalam mencegah ancaman terorisme merupakan upaya bersama yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja.

"Upaya dalam mencegah ancaman terorisme selain kontranarasi, penurunan konten intoleran radikal terorisme, dan mewaspadai pendanaan terorisme, yaitu dengan sinergisitas antarlembagaataupun kementerian," ungkap Syauqillah.

Dalam rakor tersebut terdapat dua pembahasan utama, yaitu tren dan ancaman tindak pidana terorisme 2024 serta kesiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi pilkada 2024 dan pelantikan presiden dan wakil presiden dari ancaman tindak pidana terorisme.

Peserta yang hadir dalam rakor itu meliputi sejumlah anggota TNI dari Korem dan Kodim di lingkup Kodam III Siliwangi, Lanal, dan Lanud di Jawa Barat; anggota kepolisian dari Polrestabes, Polresta, dan Polres di lingkup Polda Jawa Barat; serta anggota BadanKesbangpolkota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat.