Lonjakan Pencari Kerja Menuju Jakarta, Pentingnya Antisipasi Pengangguran dan Wilayah Kumuh

Namun, jika kita melihat statistik pengangguran terbuka per provinsi berdasarkan data BPS, Jakarta menduduki peringkat keempat pengangguran terbanyak di angka 6,03% per Februari 2024, di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,38% dari penduduk usia produktif. Ranking Jakarta hanya di bawah Banten, Riau, dan Jawa Barat-namun perlu diingat bahwa sebagian sebagian wilayah Banten dan Jawa Barat masuk dalam wilayah aglomerasi Jakarta.

Teori Lewis juga menyatakan bahwa urbanisasi yang tidak terencana ini menghasilkan kawasan kumuh dan kondisi hidup yang buruk di kota-kota besar. Klaim ini didukung dengan data dari peta dari KOTAKU, program yang diusung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki fasilitas wilayah kumuh dan menjadikannya hunian layak.

Tergambar masih banyaknya persebaran daerah kumuh di DKI Jakarta, diwarnai dengan zona merah, terutama daerah Jakarta Utara. Ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah Jakarta dalam menyediakan layanan dasar dan infrastruktur yang memadai.

Prospek masa depan

Datangnya pekerja pendatang ke ibu kota bukanlah hal buruk karena dapat membantu mengurangi kemiskinan, namun dengan catatan perlunya pengelolaan yang baik terutama dengan investasi di sektor dan layanan publik.

Namun, munculnya pendatang menimbulkan kenaikan persaingan pekerjaan dan berpotensi mendongkrak tingkat pengangguran terbuka, dengan banyaknya pekerja baru yang berebut posisi yang terbatas dengan kompetensi pendidikan yang rendah. Belum lagi aspek lainnya seperti kebutuhan akan hunian layak yang semakin mendesak, terutama bagi mereka yang datang dengan keterampilan dan pendidikan yang minim.

Mengingat ini adalah fenomena yang terus berulang terutama di musim liburan, pemerintah dan stakeholder terkait perlu menyediakan langkah-langkah antisipatif dan lanjutan. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas infrastruktur, penyediaan program pelatihan, dan penyesuaian kebijakan yang fleksibel.

Peran individu pendatang juga tidak kalah penting dalam mengatasi tantangan ini melalui peningkatan keterampilan dan adaptasi terhadap dinamika pasar kerja yang baru.

Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan peluang kerja dan pelatihan bagi pendatang. Perusahaan swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan program magang dan pelatihan di tempat kerja. Memastikan bahwa pendatang memiliki akses ke sistem perlindungan sosial yang dapat membantu mereka selama masa transisi dan mencari pekerjaan. Ini termasuk akses ke Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, lonjakan calon pekerja menuju ibu kota dapat dikelola dengan baik, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan kota dan masyarakat secara keseluruhan.

Pinto Buana Putra, Research associate di Institute for Democracy and Welfarism (IDW) Jogja, Universitas Gadjah Mada

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.