Pemerintah Revisi Target Prevalensi 'Stunting' jika Tak Tercapai di 2024

Saat ini pemerintah terus berjuang mengentaskan permasalahan stunting untuk mencapai target 14 persen sebagaimana yang telah ditentukan pada tahun 2024, sejak Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan "Stunting" dengan kelima pilarnya disahkan.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 angka prevalensi stunting secara nasional tercatat berada pada angka 21,5 persen, atau turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya.

Menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Abdul Razak Thaha, capaian tersebut menjadi catatan bahwa mencegah lahirnya kasus stunting baru lebih utama, selain menangani anak stunting.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa angka prevalensi yang naik di wilayah itu disebabkan oleh sejumlah faktor risiko yang secara spesifik belum tertangani dengan baik.

Selain penyia-nyiaan, ada calon pengantin yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK), perempuan dengan anemia, sampai masalah kemiskinan ekstrem.

Belajar dari sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jabar terlalu fokus pada penanganan anak stunting-nya, kini juga berfokus pada mencegah lahirnya anak stunting baru yang disebabkan oleh beberapa hal.

Dengan mengetahui bentuk intervensi yang harus dibenahi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menggencarkan sejumlah upaya pencegahan lewat diluncurkannya sebuah program "Geber Si Jumo dan Jamilah".

Program tersebut dijadikan sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan stunting, pentingnya imunisasi, penanganan Tuberkulosis (TB), sampai menjaga ibu hamil.

Hal itu juga mencakup pencegahan penularan demam berdarah (DB) dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mengingat dalam beberapa waktu kasus DB dan TB di daerah tersebut juga tinggi.

Pencarian kasus stunting pun kian dimasifkan lewat pengukuran tumbuh kembang anak yang digelar rutin. Ant/S-2