Penurunan Angka Kemiskinan Spasial Masih Sulit Diatasi

Penyebaran sumber daya manusia, orientasi jumlah penduduk sebagai potensi permintaan juga tidak merata. "Salah satu penyebabnya adalah keberadaan infrastruktur," tegasnya.

Dia pun berharap pemerintah ke depan perencanaannya industrialisasi dan penyebaran pembangunan infrastruktur, akan menjadi perbaikan pemerataan spasial.

Ketimpangan Antarsektor

Ketua Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana, mengingatkan Menkeu jangan hanya melihat tingkat kemiskinan per daerah, tapi juga melihat per sektor. Selama ini ketimpangan ekonomi tidak saja terjadi antarwilayah, namun juga antarsektor.

"Di Jawa, ekonomi kota tumbuh oleh pembangunan infrastruktur, perumahan, dan perdagangan. Tapi lihat di lingkungan perdesaan nelayan. Kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi nelayan di daerah-daerah tersebut, yang sampai hari ini menjadi kantong kemiskinan di Indonesia," kata Budi.

Mengutip data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Budi mengatakan tingkat kemiskinan nelayan di Indonesia masih mencapai 25,14 persen pada 2023, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang berada di angka 9,54 persen.

Di daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku, tingkat kemiskinan nelayan bahkan mencapai lebih dari 30 persen.

Menurut Budi, ekonomi secara makro belum sepenuhnya berpihak pada produksi nelayan. Kebijakan ekonomi saat ini lebih banyak menguntungkan sektor perkotaan, sementara nelayan yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan laut justru terpinggirkan. Dampaknya, nelayan di daerah-daerah pesisir, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali, masih bergulat dengan kemiskinan yang parah.