Jakarta Terus Menekan Ketimpangan Ekonomi

JAKARTA – Ketimpangan ekonomi atau rasio gini Jakarta sudah menurun dari 0,441 menjadi 0,423. Hal ini akan terus ditekan. Salah satunya termasuk lewat sekolah swasta gratis.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap penambahan jumlah sekolah swasta gratis dapat membantu anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. “Langkah Pemerintah Jakarta akan memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga yang tidak mampu,” ujar Pramono dalam keterangannya, Minggu.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jakarta menambah sebanyak 63 sekolah swasta dalam program sekolah swasta gratis. Sehingga, total sebanyak 103 sekolah masuk dalam program tersebut di tahun ini.

Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Jakarta untuk program tersebut tahun ini sebanyak 253,6 miliar. Selain itu, Pramono juga menyatakan program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah akan terus dilakukan oleh Pemerintah Jakarta.

Ia menyebut, anggaran untuk seluruh program tersebut tidak akan berkurang meski dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta dipotong hingga 15 triliun. Pramono menegaskan bahwa program ini perlu tetap berjalan, agar langkah tersebut bisa menekan angka rasio gini di ibu kota.

Sebelumnya, dia sempat mengumumkan bahwa angka ketimpangan ekonomi atau rasio gini di ibu kota menurun dari 0,441 menjadi 0,423. Gubernur menuturkan, penurunan angka tersebut merupakan pencapaian penting. Sebab tantangan besar dalam mengurangi ketimpangan di Jakarta adalah banyak kelompok berpenghasilan tinggi.

“Semua orang kaya ada di Jakarta. Uang beredar hampir semuanya di Jakarta. Itu yang membuat gini ratio kita cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain,” jelasnya. Meski begitu, Pramono menegaskan terus berkomitmen untuk menjaga bantalan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Jakarta menggelontorkan anggaran mencapai 253,6 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta di Jakarta dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. “Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” tandasnya.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud kesungguhan Pemprov untuk memastikan anak-anak Jakarta tetap memperoleh pendidikan yang layak, utamanya bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. “Semoga yang dilakukan Pemprov Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” katanya.

Program ini sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut. Pramono merinci sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.

Selain itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Program sekolah swasta gratis mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Gubernur Pramono menyampaikan selamat kepada seluruh penerima manfaat, baik sekolah maupun peserta program bantuan pendidikan. “Kami berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas,” ucapnya.

Ekonomi Kreatif

Sementara itu Wkil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyatakan berkomitmen menghidupkan kembali berbagai ruang kreatif untuk menggerakkan roda perekonomian Jakarta melalui sektor ekonomi kreatif, seni, dan budaya. “Kami ingin ruang-ruang kreatif di Jakarta dimanfaatkan secara optimal untuk membangun masyarakat yang kreatif dan berdaya,” tandas Rano Karno.