DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan 3 Aspek Sebelum Pangkas Subsidi BBM di 2025

JAKARTA - Wacana pemerintah yang akan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2025 dinilai masih perlu pertimbangan. Sebab, banyak faktor yang mempengaruhi bengkaknya subsidi BBM.

"Banyak faktor yang mempengaruhi bengkaknya subsidi BBM sehingga rencana itu masih perlu ditimbang, apakah akan sangat mempengaruhi beban keuangan negara ke depan atau tidak," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/6).

Pasalnya, lanjut Sugeng, saat ini Indonesia terkena double hit (pukulan ganda). Di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang jatuh ke angka 16 ribuan, serta nilai impor minyak mentah maupun BBM yang diprediksi akan naik.?

"Soal harga BBM tiga aspek harus kita perhatikan. Pertama, adalah kemampuan atau daya beli masyarakat. Kedua, adalah kemampuan keuangan negara. Dan ketiga, jangan salah, kemampuan juga BUMN yang mendapat penugasan," ungkap Sugeng.

Sugeng sepakat jika ke depan subsidi energi lambat laun akan dikurangi. Namun demikian, berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang. Salah satu cara untuk mengurangi subsidi ini adalah dengan penyaluran yang tepat sasaran.

"Subsidi energi ini cepat atau lambat memang harus kita kurangi. Bukan dihapus. Mengurangi dengan cara apa? Dengan penyaluran BBM subsidinya tepat sasaran. Itu juga sudah mengurangi volume," urainya.

Di sisi lain, Sugeng meminta Pertamina sebagai BUMN yang ditunjuk dalam persoalan Migas, untuk bisa menaikkan lifting atau produksi minyak siap pakai dalam negeri yang bisa melebihi angka 60 persen. Hal itu karena target lifting migas 630 ribu barel per hari saat ini belum tercapai.