Tarif Iuran BPJS Kesehatan Akan Dibahas Tim Khusus
Selasa, 21 Mei 2024, 03:13 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: Istimewa
JAKARTA - Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Diana Sista Dewi, mengatakan, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menentukan tarif iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut seiring adanya regulasi terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) yang mengganti sistem kelas.
"Sepakat untuk membuat tim terkait tindak lanjut Perpres nomor 59 tahun 2024 ini untuk membahas KRIS-nya seperti apa, manfaatnya, iurannya, dan tarifnya," ujar Diana, dalam Deputy Meet The Press, di Jakarta, Senin (20/5).
Dia menegaskan, nantinya tim berisi perwakilan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, tim akan bekerja lintas sektor sehingga nanti akan melibatkan juga organisasi profesi.
"Biasanya memang dengan organisasi profesi, organisasi rumah sakit itu pasti. Artinya pelayanan kesehatan itu perlu banyak lintas sektor yang terlibat," jelasnya.
Diana menegaskan, saat ini belum ada penyesuaian iuran dan tarif terkait sistem KRIS. Menurutnya, masih ada masa transisi sampai dijalankan secara nasional pada Juni 2025.
Dia menambahkan, KRIS memperbaiki layanan kesehatan untuk masyarakat. Pelayanan tidak membeda-bedakan antara peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas-kelas lainnya. "Justru untuk peningkatan layanan kesehatan kita dan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan kita," ucapnya.
Diana menyebut, untuk bekerja sama dengan BPJS, Rumah Sakit harus melalui tahapan dan pemenuhan persyaratan dan fasilitas kesehatan. Terkait adanya protes dari peserta kelas 1 dan 2, Dia menekankan KRIS sudah sesuai standar.
"Standar yang sudah diatur sesuai dengan hak peserta, semua itu sebenarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan sih, jadi nanti akan diatur dan dibahas lagi untuk mekanisme pembayarannya," katanya.
Saat ini BPJS Kesehatan mengembangkan banyak inovasi digital yang memudahkan peserta. ruf/S-2
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!