Presiden Fiji: World Water Forum ke-10 Harus Jamin Keamanan Air

BADUNG - Presiden Fiji, Wiliame Katonivere, menegaskan pentingnya World Water Forum (WWF) ke-10 menghasilkan kesepakatan dan tindakan konkret demi mewujudkan keamanan air bagi masyarakat dunia.

"Kita harus membahas tentang strategi yang dapat kita terapkan demi menjamin kehidupan generasi mendatang terkait aspek keamanan dan keselamatan air mereka," kata Katonivere, di Badung, Bali, Minggu (19/5).

Seperti dikutip dari Antara, Katonivere mengatakan ada kecenderungan aspek air terlupakan di tengah pesatnya perkembangan dunia saat ini. Padahal, air adalah unsur penting dalam kehidupan dan manusia pasti memerlukan air untuk bertahan hidup.

Katonivere mengatakan keamanan air menjadi salah satu hal yang menjadi fokus Fiji saat ini di tengah upaya menyeimbangkan pembangunan negaranya dengan penanganan masalah perubahan iklim.

Apalagi, Fiji, negara kepulauan yang terletak di Samudera Pasifik, merupakan salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim. Ia menyatakan World Water Forum ke-10 harus dapat menjamin hal-hal yang tercantum dalam kompendium aksi konkret direalisasikan oleh seluruh negara peserta.

Forum tersebut juga dapat memperlihatkan kepada dunia negara-negara mana saja yang mendukung langkah-langkah menangani masalah air di tingkat global. "Kita sudah menggelar begitu banyak rapat serta merampungkan banyak penelitian, dan saya pikir penting sekali bagi kita mencari cara menangani masalah air," ucap Katonivere.

Mitigasi Bencana

Presiden Wiliame Katonivere menjadi salah satu kepala negara sahabat yang menghadiri langsung acara World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024. World Water Forum ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali, untuk membahas konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam.

Pendirian Centre of Excellence (COE) untuk ketahanan air dan iklim menjadi salah satu upaya yang diusulkan Indonesia sebagai tuan rumah. COE diharapkan akan menjadi ruang pencarian solusi terhadap masalah air dan mewujudkan keamanan air di tengah perubahan iklim. Selain itu, sebanyak 244 sesi pembahasan terkait air dalam WWF diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengelolaan air secara global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, mengatakan World Water Forum ke-10 di Bali akan menghasilkan deklarasi tingkat menteri untuk pertama kalinya sejak forum itu digelar di Maroko pada 1997.

"Untuk kali pertama dalam sejarah World Water Forum akan dihasilkan deklarasi tingkat menteri yang tidak dinegosiasikan, tapi dalam bentuk konsultasi," kata dia.

Deklarasi tersebut, yang akan disahkan secara resmi pada 21 Mei, memuat empat hal pokok yang diperjuangkan oleh Indonesia. Poin pertama adalah kesepakatan internasional melalui Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan penetapan Hari Danau Sedunia (World Lake Day). "Ini akan menjadi satu legacy yang penting dari WWF ke-10 karena selama ini perhatian terhadap pengelolaan danau relatif kurang banyak," kata Tri.

Poin kedua adalah kesepakatan atas usulan Indonesia untuk membentuk Center of Excellence terkait dengan isu-isu air dan perubahan iklim beserta upaya resiliensinya. Poin ketiga adalah pengelolaan sumber daya air secara terpadu, khususnya di pulau-pulai kecil yang menjadi kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

Poin keempat adalah upaya Indonesia untuk meninggalkan warisan (legacy) lewat 100 lebih proyek nyata bidang air yang telah dikurasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).