Kemendagri Tekankan Pembangunan yang Partisipatif
📅 Kamis, 02 Mei 2024, 01:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA/HO-BSKDN Kemendagri
JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menekankan akan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif sebagai strategi untuk menghadapi tantangan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Ia menyebut perencanaan pembangunan berbasis partisipatif yang efektif dan terarah bisa dirancang dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Forum musrenbang diharapkan dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Melalui forum ini (musrenbang) seluruh pemangku kepentingan dapat memberi masukan penguatan masalah dan strategi penyelesaiannya yang akan ditindaklanjuti dengan penajaman, penyelarasan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat," kata Yusharto sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan tahun 2025 merupakan tahun strategis sebagai fondasi awal melaksanakan berbagai strategi perencanaan jangka panjang, baik dalam konteks nasional maupun daerah.
"Sehingga sinkronisasi dalam substansi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 menjadi keutamaan di tengah masa transisi menuju pemerintahan yang baru," ujar dia.
Dia juga mengingatkan bahwa menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Untuk mencapai hal tersebut, sambung Yusharto, pemerintah perlu melakukan beberapa hal, meliputi hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, distribusi ekonomi, hingga dekarbonisasi. "Kami harap selama beberapa tahun ke depan, agenda-agenda ini dapat disinergikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sehingga cita-cita Indonesia dapat tercapai," ucap Kepala BSKDN.
Like, Share, Comment:
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen
12 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!