KSP Ulas Dampak Rencana Kereta Cepat IKN-Brunei

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan dampak positif dan negatif dari rencana Brunei Darussalam membangun kereta cepat hingga ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Bagi saya konektivitas menjadi sesuatu. Tetapi yang harus diingat ini adalah border, di negara mana pun border selalu membawa situasi yang perlu ada awareness karena itu ada mobilitas manusia, mobilitas barang yang terjadi di situ," kata Moeldoko, di Jakarta, kemarin.

Moeldoko mengatakan wacana tersebut berkaitan dengan hubungan bilateral dan multilateral dalam rangka menghadapi berbagai persoalan yang muncul dari wilayah perbatasan.

Dia secara pribadi menilai kehadiran kereta cepat tersebut merupakan wacana yang bagus dalam upaya menghubungkan sektor transportasi manusia dan barang dari Indonesia menuju Brunei Darussalam, maupun negara perlintasan.

"Menurut saya secara pribadi bagus ada sebuah konektivitas, mendekatkan, sehingga nanti barang-barang di Indonesia bisa dengan cepat menuju ke Brunei, lalu menghubungkan Brunei Darussalam walaupun singgah di Malaysia. Berikutnya akan memudahkan mobilitas manusia, mobilitas barang," katanya lagi.

Sementara di sisi lain, kata Moeldoko, kehadiran moda transportasi darat di kawasan perbatasan negara selalu membawa dilema. "Satu sisi positif, tapi sisi yang lain negatifnya juga ada. Memudahkan penyelundupan, senjata, narkoba, orang tanpa kita teliti dan seterusnya," katanya.

Terlepas dari sisi negatif itu, kata Moeldoko, kehadiran kereta cepat Brunei Darussalam-IKN dapat membawa manfaat besar terhadap sektor ekonomi berikut rantai pasoknya dalam upaya mempererat hubungan antarnegara yang sudah ada sekarang.

Perusahaan Brunei Darussalam yang fokus pada pembangunan proyek infrastruktur utama, Brunergy, mendorong pertumbuhan di Kalimantan, salah satu gagasannya adalah merealisasikan operasional kereta cepat Brunei Darussalam-IKN.

Pemerintah RI sudah memastikan bakal membangun fasilitas kereta api di IKN, meski belum memastikan bakal ikut tergabung dalam megaproyek kereta cepat dengan negara tetangga.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya menyiapkan 35,45 triliun rupiah untuk pembangunan IKN Nusantara pada 2024 dengan alokasi terbesar untuk pembangunan infrastruktur transportasi.

"Alokasi (Ditjen) Bina Marga 16,67 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Jalan Feeder Distrik di kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C1, serta sisi landasan udara Bandara IKN," ujar Basuki di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya sebesar 11,44 triliun rupiah untuk membangun fasilitas pendukung sistem penyediaan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), serta kawasan Istana Kepresidenan dan kantor kementerian.

Sementara itu, Ditjen Perumahan mendapatkan anggaran sebesar 5,76 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan rumah susun (rusun) bagi ASN, TNI, dan Polri.

Basuki menyatakan bahwa Ditjen Sumber Daya Air menerima alokasi sebanyak 1,58 triliun rupiah untuk pengendalian banjir, penataan Bendungan Sepaku Semoi. Ant/S-2