Dua Menteri Mundur, PM Inggris Rombak Terbatas Kabinet

BIRMINGHAM - Dua menteri Inggris, yakni Menteri Pendidikan Robert Halfon dan Menteri Angkatan Bersenjata, James Heappey, pada Selasa (26/3), mengajukan pengunduran diri mereka dari pemerintahan. Keduanya juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen pada pemilihan umum berikutnya, yang akan diadakan paling lambat 28 Januari 2025.

Pengunduran diri kedua menteri tersebut memaksa Perdana Menteri Inggris (PM), Rishi Sunak, menunjuk nama-nama baru melalui perombakan kecil di kabinetnya.

Pemerintah Inggris mengumumkan bahwa Leo Docherty akan menjadi Menteri Angkatan Bersenjata yang baru, dan Luke Hall akan menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

Heappey, yang menjadi anggota parlemen sejak 2015, mengumumkan niatnya untuk berhenti dari jabatannya sebagai anggota parlemen dan mundur sebagai menteri awal bulan ini.

Dalam surat pengunduran dirinya, Heappey memuji PM Sunak dan memastikan akan berkomitmen penuh hingga akhir masa jabatannya di parlemen. Dengan pengunduran diri tersebut, Sunak telah membuat beberapa perubahan lain pada peran pemerintahan.

Nus Ghani telah diumumkan sebagai Menteri baru untuk Eropa pada Departemen Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan. Sedangkan Kevin Hollinrake dipromosikan menjadi Menteri Negara pada Departemen Bisnis dan Perdagangan, tetapi dia juga tetap bertanggung jawab untuk urusan pos.

Selain itu, Sunak juga menunjuk Alan Mak menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen pada Departemen Bisnis dan Perdagangan serta pada Kantor Kabinet.

Begitu pula dengan Jonathan Gullis dan Angela Richardson keduanya telah diumumkan sebagai Wakil Ketua Partai Konservatif Inggris.

Tinggalkan Uni Eropa

Sebelumnya, Sunak juga memicu pro dan kontra ketika menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, kembali ke pemerintahan mengisi posisi Menteri Luar Negeri. Cameron menggantikan James Cleverly, yang menggantikan Suella Braverman sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru.

Braverman mendapat kecaman akibat kebijakan imigrasinya dan kritik yang dilontarkannya terkait tindakan polisi pada serangkaian demonstrasi belum lama ini.

Pihak pemerintah mengatakan bahwa Cameron akan diangkat menjadi anggota House of Lords, majelis tinggi parlemen Inggris. Cameron memimpin pemerintahan Inggris pada 2010 hingga 2016. Dia mengundurkan diri setelah negara tersebut memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dalam sebuah referendum.