Skema Pinjaman Lunak Perkuat Daya Saing SDM

JAKARTA - Masalah ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional. Saat ini, angkanya masih jauh di bawah rata-rata global sehingga kondisi tersebut membuat daya saing sumber daya manusia (SDM) rendah.

Masih belum terjangkaunya biaya pendidikan tinggi bagi kalangan menengah ke bawah menjadi hambatan mereka meraih mimpi masa depan yang lebih cerah.

Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Warsito, menjelaskan pinjaman lunak ini dirancang untuk membantu para mahasiswa, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Menurut Warsito, skema pinjaman ini akan bersifat lunak, tanpa bunga, dan menggunakan dana bergulir sehingga tidak memberatkan kepada mahasiswa dalam pengembaliannya.

"Skema pinjaman lunak ini terinspirasi dari konsep kredit mikro dan filantropi. Dana pinjaman akan berasal dari dana bergulir dan donasi dari pihak-pihak yang ingin membantu pendidikan di Indonesia," ujarnya dalam FMB9 yang mengangkat tema 'Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi?', Senin (18/3).

Lebih jauh, dia menyebutkan, pada skema pertama yang mirip dengan cicilan kredit mikro, mahasiswa dapat meminjam dana dan mengembalikannya secara mencicil setelah mereka bekerja dengan baik. Skema kedua melibatkan pihak ketiga, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan filantropi, yang menyediakan dana tanpa bunga untuk mahasiswa.

Menurut data Kemendikbudristek, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK-PT) pada 2024 adalah 39,37 persen, di bawah rata-rata global sebesar 40 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia (43 persen), Thailand (49,29 persen), dan Singapura (91,09 persen).

Menurut Warsito, salah satu kendala utamanya adalah faktor ekonomi, yakni biaya kuliah yang tinggi. Dia pun berharap pinjaman sangat lunak ini dapat membantu meningkatkan APK-PT di Indonesia, yang saat ini masih tergolong rendah. Dengan demikian, target APK-PT sebesar 46 persen pada 2045 bisa tercapai.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus kuliah dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Skema pinjaman ini juga dapat membantu mengatasi permasalahan tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang banyak terjadi di perguruan tinggi.

Warsito menjelaskan salah satu batu sandungan terbesar dalam mewujudkan skema pinjaman lunak pendidikan adalah memastikan pengembalian pinjaman. Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan strategi jitu guna meminimalkan risiko kegagalan bayar dan menjamin keberlanjutan program.

"Salah satu kendala program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pada 1980-an adalah pengembalian yang sulit setelah yang bersangkutan lulus kuliah," ucap dia.

Biaya Mahal

Pada kesempatan sama, Ph.D Development Research University of Bonn, Elza Elmira, menyebutkan berdasarkan studi survei sosio-ekonomi nasional dari BPS pada 2015, biaya pendidikan S1 di Indonesia bisa mencapai sekitar 49 juta rupiah. Biaya ini belum termasuk pengeluaran lain, seperti biaya kos, transportasi, hingga membeli buku.

Lebih lanjut, Elza menerangkan, dengan adanya skema pinjaman pendidikan, pemerintah dapat memberikan subsidi dengan lebih tepat. Pihaknya pernah menghitung bagi mahasiswa yang setelah lulus mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi subsidi yang digelontorkan pemerintah hanya sekitar 12 persen.