Bagaimana Mengatasi Ketimpangan Gender di Pendidikan Tinggi?

Pemerintah perlu lebih tegas dalam mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan, sesuai Inpres yang berlaku.

4. Standar desain ramah gender

Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana dari surat berharga syariah negara (SBSN) sebagai instrumen baru untuk membangun fasilitas fisik di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dan perguruan tinggi negeri (PTN).

Dari Daftar Prioritas Proyek SBSN yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, total alokasi pendanaan SBSN untuk pendidikan tinggi dari tahun 2015-2023 mencapai Rp17 triliun, terdistribusi sebesar Rp9,6 triliun untuk 58 PTKIN dan Rp7,4 triliun untuk 52 PTN.

Dapat dibayangkan besarnya dampak yang dihasilkan jika modalitas anggaran SBSN tersebut juga dimanfaatkan untuk pengarusutamaan gender di perguruan tinggi. Caranya adalah dengan mengatur standar desain bangunan yang dapat dirujuk oleh seluruh pihak yang terkait, mulai dari perguruan tinggi sampai pelaku jasa konstruksi.

Standar desain tersebut sangatlah krusial karena seringkali pimpinan perguruan tinggi menyerahkan urusan perencanaan gedung ke konsultan perencana yang belum tentu memahami desain bangunan berperspektif gender.

Beberapa tahun yang lalu Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Di dalamnya, telah tercantum secara rinci bagaimana prinsip desain universal agar terdapat kesetaraan penggunaan ruang.

Perencanaan bangunan gedung untuk pengguna disabilitas telah sangat baik dijabarkan, tetapi aspek kesetaraan gender masih belum sepenuhnya tercakup. Sebagai contoh perbandingan luasan antara toilet laki-laki dan perempuan yang masih disamakan. Sementara, fakta di lapangan perempuan lebih sering mengantre karena ketersediaan toilet yang terbatas, dibandingkan dengan laki-laki.

Desain fasilitas kampus yang berperspektif gender juga dapat diraih dengan memfokuskan perencanaan pada penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan. Tempat-tempat yang tersembunyi, kurang pencahayaan, atau terisolir sedapat mungkin diminimalisir untuk menghindari kriminalitas dan tindakan kekerasan seksual.

Untuk melengkapi pedoman teknis bangunan dari Kementerian PUPR, sesuai kewenangannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama dapat menetapkan petunjuk teknis terkait kesetaraan gender di lingkup pembelajaran dan penelitian. Muatan substansi yang diatur misalnya, bagaimana desain laboratorium praktik agar alat laboratorium dapat diakses secara adil oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan.

Studi tahun 2023 menemukan bahwa perempuan lebih banyak mencatat daripada mengoperasikan peralatan laboratorium. Penyebabnya dapat disebabkan oleh karakteristik alat praktek yang terlalu besar atau berat, atau ukuran prasarana lain seperti kursi dan meja yang tidak nyaman untuk mayoritas perempuan. Kursi dan meja perlu dipilih dengan mempertimbangkan aspek ergonomis yang dimensi ukurannya dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Selain aspek kenyamanan, aspek keselamatan juga perlu menjadi perhatian. Pemilihan alat pelindung diri seperti helm, baju, sepatu serta perkakas praktik lain perlu mempertimbangkan data anthropometric (ukuran tubuh) laki-laki dan perempuan.

Melalui langkah-langkah ini, harapannya, kesetaraan gender di perguruan tinggi dapat dicapai, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua mahasiswa, apapun gendernya.