Ekonomi Peka Gender Maksimalkan Pertumbuhan, Kurangi Kesenjangan

Lingga Utami, Universitas Pendidikan Indonesia

International Women's Day 2024 yang mengambil tema "Invest in Women: Accelerate Progress" menjadi sebuah refleksi tentang pentingnya mengalokasikan investasi dan sumber daya yang memadai untuk mendukung perempuan.

Menurut UN Women, pemberdayaan perempuan adalah kunci dari dampak transformasional, yakni mengurangi kesenjangan sosial dengan menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan berbasis ekonomi.

Data dari institusi tersebut menunjukkan bahwa porsi perempuan di parlemen ataupun di posisi manajerial di tempat kerja di seluruh dunia masih kurang dari 30%. Perempuan masih menanggung pekerjaan domestik tak berbayar tiga jam lebih banyak dari laki-laki. Di dunia kerja, upah rata-ratanya hanya setengah dari yang dihasilkan laki-laki.

Hal ini menyebabkan perempuan berada dalam pusaran ketidakadilan sistemik dalam kesempatan ekonomi dan pembangunan. Namun, dibutuhkan pendanaan sebesar US$360 miliar (Rp5.622 triliun) per tahun untuk bisa mengatasi kesetaraan gender.

Perempuan memiliki potensi sebagai katalisator dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Memberikan perempuan kesempatan yang adil dan setara serta mendukung keterlibatan perempuan dalam perekonomian dapat membawa inovasi, keberagaman, dan keberlanjutan dalam pemberdayaan ekonomi yang transformasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah perempuan adalah sekitar 49,92% dari total penduduk Indonesia. Artinya, perempuan juga memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi negara. Indonesia perlu memaksimalkan potensi ini dengan menyusun kerangka ekonomi yang peka gender.

Jauh dari setara

Laporan Global Gender Gap Report 2023 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menunjukkan adanya penurunan partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia dari peringkat 80 pada 2022 menjadi 87 pada tahun lalu. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa indeks kesenjangan gender di Indonesia berada di poin 0,697-angka ini stagnan paling tidak selama empat tahun terakhir.

Sementara, Survei Angkatan Kerja Nasional dari BPS menunjukkan rata-rata upah perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tak hanya itu, riset juga memperlihatkan kurangnya akses ke peluang karier yang setara dan diskriminasi gender, khususnya bagi para ibu.

Peluang partisipasi perempuan perlu dilihat dari sisi supply (pasokan) dan demand (permintaan). Dari sisi pasokan, perempuan masih terjebak dalam norma tradisional yang membatasi pilihan karier dan kesempatan meningkatkan keterampilan mereka, seperti akses pekerjaan dalam bidang rekayasa dan teknologi. Sedangkan dari sisi permintaan, perempuan masih mengalami diskriminasi gaji dan beban ganda mengurus rumah tangga.

Dalam ruang kerja yang bersifat informal, 60% perempuan sebetulnya mendominasi porsi penggiat UMKM di Indonesia. Sayangnya, mereka masih menemui perlakuan berbeda untuk memulai bisnis, seperti kendala sosial budaya, keterbatasan akses pelatihan dan sumber daya finansial, dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini membatasi aspirasi dan potensi mereka.

Akses finansial bagi perempuan seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, masih menghadapi kendala yang signifikan. Studi International Finance Corporation menyebutkan 80% dari total UMKM yang dimiliki oleh perempuan belum mendapatkan pelayanan yang memadai. Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah kriteria persetujuan dana kredit yang masih berdasar pada faktor gender.

Menyusun ekonomi peka gender