Atasi Lonjakan Inflasi, Pemprov Kepri Alokasikan 270 Hektare Lahan Budidaya Tanaman Cabai

Doc: ANTARA/Ogen

Ket. Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengalokasikan 270 hektare lahan untuk budidaya tanaman cabai yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

"Sampai saat ini, baru 100 hektare lahan yang telah dikembangkan untuk tanaman cabai," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Rabu.

Ansar menyebut pengembangan lahan budidaya cabai itu bertujuan memenuhi kebutuhan cabai masyarakat setempat. Kebutuhan cabai di Kepri per tahun mencapai 850 ton, sementara produksi petani cabai lokal baru bisa memenuhi kebutuhan sekitar 600 ton.

"Kekurangan250 ton, masih kita datangkan dari luar daerah, seperti Sumatera Utara, Aceh hingga Sulawesi," ujar Gubernur Ansar.

Ia menyampaikan bahwa saat ini memang terjadi kenaikan harga cabai di pasaran, khususnya cabai merah. Di Kota Tanjungpinang harga cabai merah dari yang biasanya sekitar Rp58 ribu per kilogram, naik menjadi Rp90 ribu per kilogram.

Kenaikan ini, kata dia, terjadi secara nasional dipicu berkurangnya produksi cabai dari daerah penghasil sebagai dampak dari fenomena El Nino.

Ia memastikan Pemprov Kepri bersama semua pemangku kepentingan terkait terus berupaya mengendalikan kenaikan harga cabai, salah satunya melalui subsidi transportasi mendatangkan cabai dari daerah penghasil ke Kepri.

Selain itu, juga mendorong para petani lokal meningkatkan produktivitas tanaman cabai, melalui penyaluran bantuan alat dan sarana pertanian, seperti pupuk dan bibit cabai.

"Konsentrasi kami ialah mengawal harga dan stok cabai tetap aman dan stabil terpenuhi, apalagi menyambut Ramadhan," ucap Ansar.

Selain itu, Ansar turut menyinggung kenaikan harga beras medium di pasaran yang berkisar Rp200 sampai Rp500 per kilogram. Kenaikan itu dinilai masih dalam batas wajar, karena beberapa daerah lain justru mengalami kenaikan yang lebih tinggi.

Contohnya, harga beras medium di Kepri sekitar Rp17 ribu per kilogram, sedangkan di Pulau Jawa ada yang tembus sekitar Rp20 ribu per kilogram.

Menurut dia, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional terus melakukan intervensi pasar untuk menyeimbangkan harga pangan, yang salah satunya terus dilaksanakan Perum Bulog. Misalnya, pemerintah menggelar gerakan pangan murah (GPM) dengan mendatangi langsung ke permukiman penduduk atau tempat keramaian.

Selain itu, ada pula program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang disalurkan ke ritel modern, pasar tradisional hingga pasar induk.

"Bahkan jika diperlukan kita siap selalu menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga sembako, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat," kata Ansar.