Geopolitik Berdampak Ke Industri Perkebunan 

JAKARTA - Industri perkebunan khususnya kelapa sawit masih harus menghadapi berbagai tantangan pada 2024. Dari sisi ekonomi global, ketidakpastian masih membayangi pertumbuhan ekonomi global khususnya negara-negara maju.

Amerika Serikat (AS) masih dilanda inflasi yang diatas target, Tiongkok sebagai salah satu konsumen terbesar minyak sawit juga masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19, begitupula dengan Eropa yang mana kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi inflasi yang masih tinggi.

Kemudian, di saat eskalasi Laut Hitam yang belum mereda akibat perang Russia dan Ukraina yang juga memberikan dampak besar pada pasokan beberapa komoditas strategis di pasar global, kini dunia juga harus menghadapi eskalasi geopolitik di laut merah akibat perang Israel dan Palestina yang juga diestimasi dapat memberikan dampak besar terhadap pasokan komoditas mengingat laut merah merupakan jalur strategis perdagangan global.

"Kami memperkirakan prospek industri sawit pada 2024 mempunyai kecenderungan sebagai berikut, konsumsi dalam negeri diperkirakan akan mengalami kenaikan, terutama untuk kebutuhan pangan, industri oleokimia dan kebutuhan energi (biodiesel) dengan adanya implementasi Biodiesel (B35) secara setahun penuh (Fully Implemented)," ungkap Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (27/2).

Lalu, harga minyak nabati dunia termasuk minyak kelapa sawit tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan 2023. Kemudian, produksi diperkirakan akan stagnan.

"Volume ekspor diperkirakan akan mengalami penurunan, terutama karena meningkatnya kebutuhan untuk dalam negeri," papar Eddy.

Untuk memastikan peningkatan produksi dan menjamin dipenuhinya kebutuhan minyak sawit dalam negeri dan ekspor, maka beberapa upaya perlu dilakukan, penyelesaian perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk Kawasan hutan. GAPKI terus mengusulkan bahwa bagi kebun sawit yang sudah memeiliki alas hak baik itu SHM maupun setrtifikat HGU semestinya sudah bukan Kawasan Hutan lagi.

Penyelesaian pasal 110 B jangan sampai menyebabkan pengurangan areal yang signifikan, akan berdampak kepada pengurangan produksin sawit.

Lalu, memastikan program PSR dapat berjalan sesuai dengan targetnya (target 180.000 ha/ tahun). Hambatan yang masih ada harus dapat di selesaikan.

Peraturan yang tumpang tindih perlu segera diselesaikan, khsususnya peraturan terkait kewajiban FPKM 20%, karena masih menimbulkan kekisruhan di lapangan. Untuk jangka panjang, perlu dipertimbangkan kemungkinan dibangun kebun sawit untuk energi (dedicated area) khususnya pada kawasan yang sudah terdegradasi, sehingga kebutuhan minyak sawit untuk energi tidak menganggu kebutuhan untuk pangan, industri dalam negeri dan ekspor.

Adapun tahun lalu, Produksi crude palm oil (CPO) pada 2023 diperkirakan mencapai 50,07 juta ton atau naik sebesar 7,15% dari 2022 yakni sebesar 46,73 juta ton. Sementara itu, produksi PKO mencapai 4,77 juta ton atau naik 5,66% dari tahun sebelumnya (2022) yakni sebesar 4,52 juta ton.

Kenaikan produksi dari 2022 ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal, antara lain harga minyak sawit menjelang akhir 2021 dan sepanjang 2022 relatif tinggi, sehingga mendorong pelaku usaha untuk mengelola kebunnya dengan baik, termasuk pemberian pupuk, kedua adanya perluasan areal tertanam menghasilkan pada 2023.