Mantan Presiden Brazil Bolsonaro Unjuk Kekuatan, Kecam Larangan Pemilu

SAO PAULO - Ribuan warga Brazil turun ke jalan di Sao Paulo pada hari Minggu (25/2) ketika mantan presiden Jair Bolsonaro menunjukkan kekuatan politiknya dan mengecam aturan yang membuatnya dilarang mencalonkan diri dalam pemilu selama delapan tahun.

Di hadapan kerumunan besar pendukungnya di ibu kota ekonomi,Bolsonarokembali membantah tuduhan bahwa ia merencanakan kudeta untuk tetap berkuasa setelah kalah dalam pemilu pada Oktober 2022.

"Apa itu kudeta? Tank di jalanan, senjata, konspirasi. Semua itu tidak terjadi di Brazil," kataBolsonaro, yang paspornya disita polisi saat ia dan orang-orang terdekatnya diinvestigasi.

"Kami tidak bisa menerima suatu otoritas dapat menyingkirkan siapa pun dari panggung politik, kecuali untuk alasan yang adil," katanya.

Pada Juni lalu, pengadilan pemilu melarangBolsonaromencalonkan diri hingga tahun 2030 karena serangannya terhadap sistem pemilu.

Bolsonarojuga menyerukan "amnesti bagi jiwa-jiwa malang yang dipenjara di Brasilia" setelah aksi penyerbuan ke gedung Istana Presiden, Kongres, dan Mahkamah Agung pada Januari 2023 oleh para pengikutnya, yang menuntut campur tangan militer dalam hasil pemilihan.

Mantan perwira militer berusia 68 tahun itu menyebut protes hari Minggu sebagai unjuk rasa dukungan karena persoalan hukumnya makin bertambah setelah ia meninggalkan jabatannya setelah kalah dari Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilu lalu.

Mengenakan bendera Brazil berwarna hijau dan kuning, yang diklaimBolsonarosebagai simbol saat menjabat, para pendukungnya memadati Paulista Avenue, salah satu arteri utama di ibu kota ekonomi negara tersebut.

Bolsonaro menegaskan kembali bahwa dia "dianiaya" setelah pemerintahannya pada tahun 2019-2022.

"Saya mencari perdamaian, menghapus masa lalu, dan menemukan cara bagi kita untuk hidup damai," katanya.

Pada tanggal 8 Februari, penyelidik meluncurkan "Operasi Tempus Veritatis" -- "Jam Kebenaran" dalam bahasa Latin -- di mana polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan serta menangkap beberapasekutuBolsonaro.

Para penyelidik menuduh Bolsonaromelakukan manuver anti-demokrasi selama berbulan-bulan, termasuk rencana mendiskreditkan sistem pemungutan suara elektronik Brazil dengan kampanye "disinformasi" menjelang pemilu untuk "melegitimasi intervensi militer" jika ia kalah.

Polisi mengatakanBolsonaromengedit rancangan keputusan presiden yang menyatakan keadaan darurat, menyerukan pemilu baru, dan memerintahkan penangkapan Hakim Agung Alexandre de Moraes, ketua Pengadilan Tinggi Pemilu Brazil.

Mereka juga merilis video pertemuan pada Juli 2022 di manaBolsonaroberteriak dan mengumpat memerintahkan para menteri kabinet untuk membantunya mendiskreditkan sistem pemilu.