Agama dan HAM dalam Pemilu 2024, Capres Mana yang Paling tak Bermasalah?

Isu HAM

Meski demikian, Prabowo dan Ganjar justru lebih menjadi sorotan dibandingkan Anies jika terkait isu penegakkan HAM.

Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, merupakan mantan menantu diktator Suharto. Ia kerap disorot perihal keterlibatannya dalam penculikan dan penghilangan sejumlah aktivis prodemokrasi 1998. Saat itu, Prabowo merupakan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Menginginkan jabatan presiden selama beberapa dekade, Prabowo awalnya mencari posisi tersebut pada 1998 dengan Partai Gerindra yang kini ia pimpin, tetapi dikalahkan oleh Wiranto dalam proses pemilihan internal partai.

Pada Pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama Megawati, namun kalah melawan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Prabowo kemudian menghadapi dua kekalahan lagi pada Pilpres 2014 dan 2019, dua-duanya melawan Jokowi.

Setelah kekalahan dalam pemilihan dan memanfaatkan ketegangan sosial di Jakarta, Prabowo dengan strategis mengamankan peran kunci sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Jokowi sejak tahun 2019. Ia secara efektif menetralkan kekuatan oposisi.

Saat ini, pola sejarah nampaknya berulang, dengan Jokowi secara terbuka menyelaraskan dirinya dengan Prabowo dan bahkan menunjuk putranya sebagai cawapres Prabowo.

Di sisi lain, kandidat capres Ganjar Pranowo, lebih dikenal memiliki citra "merakyat", persis seperti citra Jokowi dulu ketika pertama kali menjadi capres pada 2014. Diusung oleh PDI-P yang saat ini adalah partai politik terbesar di parlemen, Ganjar kerap dianggap sebagai sosok dengan karakter yang paling mirip dengan Jokowi

Namun, ada kontradiksi dalam sikap politik Ganjar, seperti yang terlihat dalam konflik Wadas. Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar disebut terlibat dalam kasus pelanggaran HAM atas penggusuran Desa Wadas, tempat tinggal 500 orang. Penggusuran tersebut bertujuan untuk membangun proyek bendungan.

Penggunaan kekuatan aparat kepolisian dan militer untuk menekan protes dari masyarakat yang menentang pembangunan bendungan itu terlihat sangat kontradiktif dengan rekam jejak politik Ganjar.

Pencalonan Prabowo dan Ganjar menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kesesuaian nilai-nilai demokratis dan penghormatan HAM.

Pemilu 2024 menjadi saat penting bagi rakyat Indonesia, di tengah kompleksnya arus sosial-politik negara. Keputusan pemilih tidak hanya akan memengaruhi demokrasi Indonesia ke depan, tetapi juga akan berdampak pada reputasi negara ini secara internasional.

Saat negara ini mendekati fajar zaman baru, keputusan dan tantangan yang ada di depan harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menjamin kemajuan dan perlindungan nilai-nilai demokrasi dan HAM.